TRIBUNNEWS.COM - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi merilis daftar perusahan terlibat genosida Israel di Gaza, pada Jumat (5/7/2025).
Daftar perusahaan tersebut terkandung dalam laporan khusus tentang situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967 dengan judul From Economy Of Occupation To Economy Of Genocide (Dari Ekonomi Pendudukan Menuju Ekonomi Genosida).
Perusahaan terlibat genosida Israel di Gaza terdiri berasal dari bidang militer, perusahaan mesin hingga Infrastruktur, hingga pariwisata.
PBB dalam keterangannya menyebut, laporan ini menyelidiki perusahaan yang menopang proyek kolonial-pemukim Israel untuk menggusur dan mengganti warga Palestina di wilayah yang diduduki.
"Sementara para pemimpin politik dan pemerintah mengabaikan kewajiban mereka, terlalu banyak entitas korporasi yang telah mengambil untung dari ekonomi Israel melalui pendudukan ilegal, apartheid, dan sekarang, genosida," tulis PPB dalam situs resminya un.org, Sabtu (5/7/2025).
Keterlibatan yang terungkap dalam laporan ini hanyalah puncak gunung es; mengakhirinya tidak akan terjadi tanpa meminta pertanggungjawaban sektor swasta, termasuk para eksekutifnya.
PBB melanjutkan, hukum internasional mengakui berbagai tingkat tanggung jawab, sehingga diperlukan pengawasan dan akuntabilitas, terutama dalam kasus ini.
Sementara laporan ini penting untuk mengakhiri genosida dan membongkar sistem global yang telah mengizinkannya.
PPB kemudian memberikan sejumlah rekomendasi kepada negara-negara anggotanya.
Mereka diminta menjatuhkan sanksi dan embargo senjata penuh terhadap Israel, termasuk semua perjanjian yang ada dan barang-barang penggunaan ganda seperti teknologi dan mesin berat sipil.
Selain itu, negara anggota PBB diminta menangguhkan/mencegah semua perjanjian perdagangan dan hubungan investasi dengan perusahaan terlibat genosida di Gaza.
Sedangkan untuk perusahaan terkait, PBB didesak segera menghentikan semua kegiatan bisnis dan mengakhiri hubungan yang secara langsung terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan internasional terhadap rakyat Palestina.
"Untuk membayar ganti rugi kepada rakyat Palestina, termasuk dalam bentuk pajak kekayaan apartheid seperti yang dilakukan di Afrika Selatan pasca-Apartheid," tambah PBB.
Militer
Teknologi
Perusahaan Mesin hingga Infrastruktur
Perusahaan Listrik dan Gas
Agribisnis
Pariwisata
Perbankan & Investasi
(Endra)
