Laporan Wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA PUSAT - DPRD DKI Jakarta menyoroti fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu) di DKI Jakarta yang belum merata, legislatif ingin setiap kelurahan memiliki akses kesehatan yang sama. 

Aspirasi tersebut disampaikan dalam rapat Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, di ruang kerja Komisi E, Gedung Parlemen, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2025). 

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto mengatakan, rapat dihadiri Dinas Kesehatan (Dinkes), Biro Kesos serta Dinas Pembeedayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP).

Khusus aspirasi terkait layanan kesehatan, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta menyoroti berbagai isu mulai dari obat, fasilitas IGD sampai peningkatan akses kesehatan yang merata.

"Yang masih kurang dan harus ada penambahan kita akan dorong kalau memang itu betul-betul untuk masyarakat," kata wanita yang akrab disapa Tina Toon. 

Satu yang menjadi catatan, Tina Toon menyangka tidak adanya program perbaikan untuk perluasan Puskesmas Pembantu di tiap kelurahan. 

Pada APBD Perubahan, telah ditetapkan belanja operasi keseluruhan Dinkes DKI Jakarta Rp10,4 triliun dari yang sebelumnya Rp9,8 triliun atau naik Rp542 miliar. 

Dinkes DKI Jakarta dalam APBD Perubahan 2025 ini lanjut Tina Toon, belum memprioritaskan aspirasi pembangunan puskesmas baru di tingkat kelurahan. 

"Tadi saya sayangkan ada penambahan anggaran tapi yang kita suarakan terus menerus tapi belum bisa dilaksanakan," ungkap Tina Toon. 

Dinkes beralasan belum dimasukkannya usulan pembangunan puskesmas baru karena terkendala lahan, hal ini baru akan dibahas di APBD 2026 mendatang. 

"Mudah-mudahan 2026 sudah bisa masuk juga kita pengen setiap kecamatan (kelurahan maksudnya) punya puskesmas masing-masing jadi tidak ibadahnya pinjam kanan kiri tidak pindah-pindah dan lain sebagainya," tegas dia.