Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang atau 8,47 persen. 

Angka itu turun 1,37 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Adapun jumlah penduduk miskin tersebar di berbagai wilayah Indonesia. 

Berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2025 meningkat 0,22 juta orang dibandingkan September 2024, sedangkan di wilayah perdesaan turun 0,43 juta orang.

Namun, DKI Jakarta tidak masuk dalam kategori 10 provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. 

Di mana tiga besar provinsi dengan penduduk miskin terbanyak adalah Jawa Timur: 3.875.880 orang, Jawa Barat: 3.654.740 orang, dan Jawa Tengah: 3.366.690 orang.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengapresiasi kinerja Gubernur Jakarta, Pramono Anung, dan Wakil Gubernur Rano Karno.

Pasalnya, Kenneth menilai keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras dan kebijakan yang tepat sasaran.

Terutama dalam penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di wilayah ibu kota.

"Ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Jakarta berhasil menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang baik, kota besar pun bisa menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. 

Ini adalah bukti bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dijalankan selama ini berjalan efektif dan menyentuh masyarakat yang membutuhkan," ujar Kenneth, Rabu (30/7/2025).

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua IKAL PPRA Angkatan LXII itu mengatakan, bahwa sejumlah program prioritas Pemprov DKI seperti berbagai bentuk bantuan sosial, subsidi pendidikan melalui KJP, KJMU dan layanan kesehatan melalui KJS telah memberi dampak nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Berbagai kebijakan seperti berbagai bentuk bantuan sosial, subsidi pendidikan dan kesehatan, hingga penciptaan lapangan kerja telah memberikan dampak nyata. 

Kami di DPRD DKI Jakarta akan terus mendorong agar program-program ini bisa diperluas dan ditingkatkan kualitas pelaksanaannya," lanjutnya.

Namun, ujar Kenneth, capaian tersebut tidak boleh membuat semua pihak lengah. 

Ia menginagatkan masih banyak warga Jakarta yang masih hidup dalam kondisi rentan. 

Karenanya, DPRD DKI Jakarta akan terus mendorong agar strategi pengentasan kemiskinan agar bisa diperkuat secara berkelanjutan.

"Ke depan, tantangan tentu masih ada, terutama dalam menjaga kestabilan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan kelompok rentan. 

Namun capaian ini bisa menjadi modal yang sangat positif untuk terus memperkuat keadilan sosial di DKI Jakarta," sambung Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) PDI Perjuangan DKI Jakarta itu.

Kenneth pun berharap agar sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat demi menjaga tren positif ini, dan bisa menjadikan Jakarta sebagai kota yang semakin inklusif dan sejahtera bagi semua lapisan masyarakat.

"DPRD DKI Jakarta siap bekerja sama dan mengawal program-program yang benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. 

Jakarta harus terus menjadi kota yang ramah, adil, dan sejahtera untuk semua warganya," ujar dia.