TIMESINDONESIA, SURABAYA – Menjelang perayaan HUT RI ke-80, publik diramaikan dengan munculnya pengibaran bendera salah satu serial anime Jepang, One Piece baik itu di dunia maya maupun dunia nyata. 

Bendera yang bergambar tengkorak dengan topi jerami tersebut ramai berkibar di tengah instruksi pengibaran bendera Merah Putih menyambut hari kemerdekaan RI dari pemerintah. 

Beberapa politisi di negeri ini menilai itu sebagai ancaman nasionalisme kita. Ada upaya sistemik untuk memecah persatuan bangsa. Juga menjadi gerakan provokatif untuk menjatuhkan pemerintah dan melawan negara. Bahkan pemerintah menilai bisa masuk dalam kategori tindak pidana.

Seberbahaya itu kah pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan HUT RI? Saya kira pandangan negatif dan sinisme terhadap pengibaran bendera ini terlalu berlebihan. 

Padahal bendera One Piece bukan bendera organisasi terlarang seperti PKI atau HTI. Juga bukan bendera gerakan seperatis, seperti OPM atau GAM. 

Melihat fenomena ini, saya teringat dengan kisah Presiden Gus Dur tentang pengibaran bendera Bintang Kejora yang dimililiki Organisasi Papua Merdeka (OPM). Gus Dur pernah menegur Wiranto yang ketika itu Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, agar tidak terlalu khawatir dengan pengibaran bendera Bintang Kejora. Bahkan Gus Dur meminta Wiranto untuk mengubah penilaiannya terkait pengibaran bendera tersebut.

"Pikiran Bapak yang harus berubah, apa susahnya menganggap Bintang Kejora sebagai umbul-umbul. Sepak bola saja banyak benderanya," begitu kata Gus Dur seperti dikisahkan dalam buku Gus Durku, Dus Dur Anda, Gus Dur Kita yang ditulis oleh A.S.Hikam.

Gus Dur menilai bendera Bintang Kejora adalah suatu lambang kultural dari orang Papua. Selama masih ada bendera Merah Putih berkibar di tiang yang lebih tinggi, maka tidak ada masalah. Sebab bendera Merah Putih memiliki posisi paling tinggi sebagai bendera negara.

Lalu bagaimana dengan bendera One Piece yang notabennya bukan bendera kelompok separatis bahkan kelompok tersebut tidak ada dalam dunia nyata?

Terkait perkara pengibaran bendera One Piece, saya kira tidak perlu ditanggapi berlebihan apalagi berpandangan bisa merusak nasionalisme dan dicap sebagai tindak pidana. Ia mesti dimaknai sebagai ekspresi aspiratif masyarakat terhadap kondisi negara. Bukan provokasi subversif untuk melawan negara.

Secara makna dalam anime One Piece, bendera yang disebut Jolly Roger Topi Jerami yang dikibarkan oleh kru Monkey D. Luffy itu bukan hanya sebagai simbol kekuatan, tetapi juga menyuarakan kebebasan, keyakinan, dan persahabatan. Bahkan simbol ini juga sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan absolut, penindasan dan ketidakadilan.

Olehnya itu dalam konteks kekinian, secara simbolistik, pengibaran bendera One Piece menjelang perayaan HUT RI baiknya dilihat sebagai simbol kritik. Baik itu kritik sosial, moral maupun kritik politik.

Hal ini biasa dalam negara demokrasi, bagaimana masyarakat mengekspresikan kritik atau aspirasinya dengan simbol-simbol yang unik untuk menarik perhatian publik.

Di tengah sempitnya ruang kritik resmi dan sulitnya menembus ruang aspiratif formal apalagi bagi masyarakat kecil, maka kritik simbolik yang bukan jalur resmi dan formal adalah jalannya. 

Mengutip kata W. S. Rendra dalam puisinya Aku Tulis Pamflet Ini: "Apabila kritik hanya boleh lewat saluran resmi, maka hidup akan menjadi sayur tanpa garam." Jadi anggap saja bendera One Piece tersebut adalah garam yang memberi rasa pada sayur (kritik) sehingga kritik lebih terasa.

Maka dengan persepsi demikian, keberadaan bendera One Piece bukan untuk menyaingi bendera Merah Putih. Bendera ini tidak akan pernah menggantikan bendera Merah Putih sebagai bendera nasional yang diperjuangkan dengan teriakan "Merdeka atau Mati".

Marwah bendera Merah Putih sebagai simbol negara juga tidak akan terdegradasi hanya karna kibaran bendera One Piece yang kisahnya hanya ada dalam cerita fiksi animasi. Maka sudah selayaknya pengibaran bendera Merah Putih berada di tiang yang lebih tinggi apalagi dalam perayaan HUT RI.

Bagi saya, fenomena ramainya pengibaran bendera One Piece bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi diri sudah sejauh mana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjelang usia 80 tahun Indonesia merdeka. 

Bukan malah terkesan ovensif alias menyerang balik terhadap kritik simbolik dari arus bawah dengan tuduhan-tuduhan negatif serta menakut-nakuti dengan ancaman hukum pidana. 

Jikalaupun pemerintah enggan menganggapnya sebagai sebuah simbol kritik, anggap saja sebagai umbul-umbul yang menambah semarak perayaan 80 tahun Indonesia merdeka.(*) 

***

*) Oleh : Falihin Barakati, Aktivis Muda NU.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id rubik opini di TIMES Indonesia [email protected]

____________
**) Kopi TIMES atau timesindonesia.co.id rubik opini di TIMES Indonesia [email protected] terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: timesindonesia.co.id rubik opini di TIMES Indonesia [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.