Jakarta (ANTARA) - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membicarakan topik dinamika global hingga kejahatan transnasional saat menghadiri rapat koordinasi (rakor) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).
Kapolri mengatakan dinamika global belakangan ini mengharuskan berbagai kementerian/lembaga, baik Polri, TNI, maupun Kementerian Imipas, untuk meningkatkan kewaspadaan dalam rangka menjaga kedaulatan negara.
“Kementerian Imipas juga tentunya memiliki tugas yang sama untuk juga kita sama-sama hati-hati karena implikasi tersebut tentunya akan berdampak terhadap situasi yang ada dan membuat masing-masing institusi harus bertanggung jawab untuk lebih waspada,” kata Jenderal Sigit di Jakarta, Senin.
Menurut dia, perang Rusia-Ukraina, Israel-Palestina, India-Pakistan, hingga konflik Thailand-Kamboja beberapa waktu lalu mau tidak mau akan membawa dampak tidak hanya di kancah global, tetapi juga regional.
“Bahkan juga implikasinya terjadi di dalam negeri. Tidak hanya kemudian berdampak terhadap masalah pangan, tapi juga berdampak kepada masalah ekonomi dan juga berdampak kepada masalah kemanusiaan,” ujarnya.
Di sisi lain, kata Kapolri, ada perang dagang yang menimbulkan eskalasi hingga ke masalah pangan dan ekonomi. Dalam hal ini, Jenderal Sigit menyebut Indonesia harus betul-betul memainkan peran politik luar negerinya agar tidak tergerus situasi krisis global.
Kondisi yang demikian dikhawatirkan menyebabkan permasalahan disparitas ekonomi yang kemudian memunculkan kejahatan transnasional, seperti penyelundupan orang, barang-barang terlarang, hingga narkoba.
Kapolri mengingatkan urgensi kejahatan transnasional dalam rakor Kementerian Imipas karena mengingat Indonesia memiliki berbagai batas wilayah laut dan batas wilayah darat dengan negara-negara tetangga.
“Ini tentunya memunculkan permasalahan terkait dengan masalah illegal fishing (pemancingan ilegal), terkait dengan masalah penyelundupan senjata, terkait dengan masalah narkoba, terkait dengan masalah penyelundupan barang-barang terlarang, dan juga kejahatan-kejahatan lain,” tuturnya.
Menurut Kapolri, kejahatan transnasional ini menjadi salah satu pekerjaan rumah ke depan yang harus dihadapi secara bersama-sama. Selain berjaga di jalur-jalur masuk resmi, kementerian/lembaga juga perlu bersinergi untuk berjaga di jalur-jalur “tikus”.
“Jalur 'tikus' kita juga harus menghadapi ini karena memang ada kejahatan-kejahatan di dalamnya,” kata dia.
“Di sisi lain, tentunya kita juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kita di luar negeri, apakah itu buruh migran, apakah itu diaspora,” katanya pula.
