Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengapresiasi keputusan PDI Perjuangan (PDIP) yang menjadi penyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Doli Kurnia, apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengenai partainya yang menjadi penyeimbang pemerintahan merupakan sesuatu yang on the track alias di jalur yang benar.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial sehingga tak mengenal istilah oposisi dan koalisi.
"Posisiposisi yang ada dalam sistem presidensial itu adalah di luar atau di dalam pemerintahan," ucap Ahmad Doli dalam acara Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (4/8/2025).
Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatra Utara (Sumut) III itu menyebut, istilah penyeimbang pernah terjadi pada tahun 2004 dan 2009.
Sebagaimana diketahui, saat itu PDIP berada di luar pemerintahan selama kepemimpinan Presiden ke6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari 20042014.
"Istilah penyeimbang ini kan dulu pernah juga terjadi di tahun 2004 gitu ya, 2009. Jadi ada kekuatan penyeimbang pemerintah. Nah, ini saya kira bagus buat perjalanan pemerintahan kita," jelas Doli.
Anggota Komisi II DPR ini lantas berujar, karakteristik kader PDIP sangat etis.
Jangankan di luar pemerintahan, sambungnya, di dalam pemerintahan selama kepemimpinan Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi) pun tingkat kekritisan PDIP tak hilang.
"Jadi saya kira ini sesuatu yang bagus dan baik di dalam pemerintahan kita dan saya kira kami memberikan apresiasi penghormatan karena keputusan partai itu kan adalah kedaulatan masingmasing partai politik."
"Mau di mana pun posisinya, mau di dalam, mau di luar pemerintahan seperti yang saya sampaikan, itu sama mulianya ya. Selama ini untuk semuanya kembali kepada kepentingan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, politikus PDIP Guntur Romli mengatakan bahwa keputusan partai untuk mengambil posisi sebagai penyeimbang bukanlah sikap yang baru.
Menurut Guntur, hal itu telah direkomendasikan dalam Rakernas V PDIP yang dilaksanakan pada bulan Mei 2024 lalu.
"Bahwa PDI Perjuangan mengambil sikap sebagai penyeimbang, checks and balances dan untuk menjaga demokrasi di Indonesia. Jadi sikap tersebut sudah diputuskan jauhjauh hari," ucap Guntur Romli.
Selain itu, sambungnya, salah satu rekomendasi dalam Rakernas V PDIP adalah meminta Kongres untuk kembali mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP periode 20252030.
"Itu juga hasil dari Rakernas," jelas Guntur.
Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa keputusan PDIP menjadi partai penyeimbang tak ada hubungannya dengan amnesti Presiden Prabowo Subianto untuk eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.
Amnesti merupakan penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau kelompok yang telah diputus oleh pengadilan melakukan tindak pidana tertentu.
"Jadi ketika sikap bahwa PDI Perjuangan menjadi partai penyeimbang kemudian dikaitkan dengan amnesti kepada Mas Hasto Kristiyanto menurut kami itu tidak berhubungan karena sikap itu sudah ditegaskan lebih dulu," ucap Guntur.
Menurutnya, sebagaimana disampaikan oleh Megawati, pihaknya harus konsisten dengan sistem kenegaraan Indonesia yang tak mengenal istilah oposisi dan koalisi, tetapi berada di dalam atau di luar pemerintahan.
Guntur Romli menekankan, tujuan PDIP berada di luar pemerintahan eksekutif ialah sebagai kekuatan penyeimbang, bukan oposisi.
"Karena oposisi itu kan dia tidak akan pernah melihat secara kritis ya pemerintahan yang berkuasa. Kalau oposisi itu kan yang penting anti (pemerintahan), mau programnya baik ya apalagi buruk itu harus tetap ditentang, vis a vis ya. Konfrontatif. Oposisi terhadap pemerintahan yang berkuasa."
"Nah, atas dasar dari pertimbangan tadi, maka hasil Kongres ke6 PDI Perjuangan ditegaskan kembali dari hasil Rakernas V tahun 2024 bahwa PDI Perjuangan menjadi kekuatan atau menjadi partai penyeimbang," jelas Guntur.
Sikap PDIP yang menjadi partai penyeimbang disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri dalam pidato politiknya pada penutupan Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Sabtu (2/8/2025).
Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak akan bergabung dalam kabinet pemerintahan mendatang.
Namun, PDIP juga tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tetapi memilih berdiri sebagai penyeimbang.
“Kita tidak berada di dalam kabinet, tetapi juga tidak memilih jalur oposisi. Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi,” ujar Megawati, Sabtu.
Ia menegaskan bahwa partai berlambang banteng ini akan menjalankan peran sebagai penyeimbang.
Pada posisi ini, PDIP bakal mendukung kebijakan pemerintah selama selaras dengan nilainilai konstitusi dan Pancasila.
“Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilainilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan,” ucap Megawati.
Ia juga mengingatkan bahwa keberpihakan PDIP bukan ditentukan oleh posisinya di dalam atau di luar pemerintahan, melainkan oleh konsistensi terhadap moral politik dan nilainilai yang diajarkan Presiden ke1 RI Soekarno.
“Sebab bagi kita, keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan oleh bapak kita, Bung Karno,” jelas Megawati.
