Lidea Feed

Jakarta (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia akan menyampaikan rekomendasi resmi kepada pemerintah sebagai hasil dari Sidang Tahunan Ekonomi Umat MUI, dengan fokus pembahasan pada isu strategis kedaulatan pangan dan energi nasional.

Ketua MUI Bidang Ekonomi Lukmanul Hakim menegaskan pembahasan dua isu utama tersebut merupakan bentuk komitmen MUI sebagai mitra pemerintah dalam mendukung program prioritas nasional.

"Sidang tahun ini membahas secara mendalam tentang kedaulatan pangan dan energi, yang juga menjadi fokus utama pemerintah. MUI, melalui jejaring dan kekuatan umat, berkepentingan untuk mendorong percepatan pencapaian dua hal tersebut," ujar Lukmanul saat membuka Sidang Tahunan Ekonomi Umat di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, MUI menghadirkan sejumlah perwakilan kementerian dan tokoh-tokoh ekonomi nasional dalam forum ini guna memperkuat diskusi, pertukaran gagasan, serta merumuskan langkah-langkah konkret.

Ia menyampaikan hasil sidang akan diformulasikan dalam bentuk rekomendasi strategis kepada pemerintah, sebagai panduan dalam akselerasi kebijakan di sektor pangan dan energi.

"Output dari sidang ini adalah rekomendasi yang akan kita serahkan ke pemerintah. Isinya mencakup critical point dan langkah strategis untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi secara cepat dan berkelanjutan," kata dia.

Sidang juga menyoroti peran koperasi sebagai alat percepatan, termasuk inisiatif Koperasi Merah Putih yang juga menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo.

Koperasi Merah Putih ini dinilai dapat menjadi pendorong utama dalam pemberdayaan ekonomi umat dan distribusi sumber daya secara adil.

Terkait energi, Lukmanul menyebutkan topik tentang pengembangan energi baru, termasuk energi nuklir, turut menjadi bagian dari diskusi strategis.

"Isu tenaga nuklir misalnya, mulai mengemuka. Ini tantangan besar, dan MUI ingin membantu menyatukan cara pandang umat melalui pendekatan yang arif dan komunikatif," ujarnya.

Ia berharap rekomendasi yang dirumuskan dari forum ini tidak hanya menjadi dokumen, tetapi mampu menjadi bagian dari kebijakan nasional yang berpihak pada kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

"Insya Allah, melalui kekuatan umat dan masukan para pakar serta tokoh nasional, rekomendasi ini akan menjadi kontribusi nyata MUI bagi bangsa," kata Lukmanul.

Sidang Tahunan Ekonomi MUI yang berlangsung 8-9 Agustus 2025 ini dihadiri perwakilan MUI dari seluruh provinsi, para tokoh ekonomi, akademisi, serta pemangku kepentingan lintas sektor.