Jakarta (ANTARA) - Suku Dinas (Sudin) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Timur menegaskan seluruh data pribadi warga tersimpan dengan aman dan tidak terjadi peretasan pada server.
"Itu berita salah, hoaks, tidak ada kebocoran data warga ataupun server jebol. Data kependudukan warga Jakarta Timur tersimpan di server pusat," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sudin Dukcapil Jakarta Timur Ponirin Ariadi Limbong saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.
Dia menyebut sistem pelayanan administrasi kependudukan dilakukan secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga layanan berjalan normal dan aman.
"Kami hanya mengakses melalui jaringan terpusat, resmi dan aman. Sekarang, mana ada Jakarta Timur punya server, terus pakai lambang Jakarta Timur, bentuk datanya juga Excel. Itu salah, hoaks pasti," ujar Limbong.
Menurut dia, jika server Dukcapil mengalami kebocoran, maka data seluruh warga Indonesia juga akan terdampak karena sistemnya terpusat.
"Kalau itu kena, sudah pasti seluruh Indonesia kena, karena server terpusat," ucap Limbong.
Sebelumnya, beredar narasi di media sosial yang menyebut server Dukcapil Jakarta Timur jebol.
Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram @merdekasiber terlihat data pribadi milik lebih dari 500 ribu warga Jakarta Timur dijual oleh peretas di forum gelap.
"Kebocoran data mengungkap informasi pribadi 539.737 warga Jakarta Timur melalui sebuah forum gelap. Data yang terungkap mencakup informasi sensitif seperti nomor identitas nasional (NIK), nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, data keluarga, serta informasi paspor dan imigrasi," tulis keterangan dalam video tersebut.
Video tersebut juga menarasikan data yang bocor itu berasal dari Dukcapil Jakarta Timur dan diposting oleh pengguna bernama "saTaoz".
Limbong mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi kebenarannya, terlebih yang bersumber dari media sosial tanpa bukti jelas.
"Kami mengimbau warga tetap tenang dan bijak dalam menerima informasi. Jika ada kendala pelayanan, silakan menghubungi langsung kantor Dukcapil atau layanan pengaduan resmi," tutur Limbong.
Melalui klarifikasi tersebut, Dukcapil Jakarta Timur berharap kepercayaan publik terhadap layanan administrasi kependudukan tetap terjaga.
