Jakarta (ANTARA) - DKI Jakarta bisa menyumbang hingga 75 persen transaksi menggunakan alat pembayaran digital "Quick Response Code Indonesian Standard" (QRIS) nasional, melampaui capaian saat ini.

"Saya yakin mungkin bisa 75 persen tahun ini sehingga nanti tahun 2027 bisa hasil lebih maksimal lagi," kata Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno saat membuka Pekan QRIS Nasional 2025 di Jakarta, Selasa.

Rano yang merujuk data dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta mengatakan, transaksi menggunakan QRIS di Indonesia sebanyak 43-45 persennya disumbang oleh DKI Jakarta.

"Jakarta 50 persen dengan peredaran QRIS nasional. Ini menarik," kata dia.

Adapun pemanfaatan QRIS terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta yang mencapai 0,53 persen. Sementara pengguna QRIS di Jakarta hingga April 2025 tercatat mencapai 6 juta orang dengan volume transaksi mencapai 258,15 juta.

Secara nasional, BI mencatat transaksi QRIS menembus 6,05 miliar transaksi dengan nilai Rp579 triliun hingga semester I-2025.

QRIS telah menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta "merchant" yang sebesar 93,16 persen di antaranya merupakan UMKM.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan teknologi digital termasuk dalam pembayaran dan perdagangan.

Upaya yang dilakukan salah satunya melalui lomba digitalisasi pasar. Lomba ini tidak hanya terkait kesiapan pasar dalam menerapkan sistem pembayaran digital, tetapi juga mencakup aspek kebersihan, keamanan serta penataan fasilitas umum dan pedagang kaki lima.