Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta kepada pejabat untuk memperbaiki komunikasi publik, terutama soal isu sensitif, dengan berkaca dari unjuk rasa masyarakat terhadap Bupati Pati Sudewo.

"Menurut pandangan saya, memang pada akhirnya pejabat publik dituntut untuk mampu banyak menahan diri terkait dengan hal-hal yang sangat sensitif terhadap rakyat. Kasus di Pati ini adalah hikmah dan pelajaran bagi kita bersama untuk melihat bagaimana hubungan antara kepala daerah dan rakyat sesungguhnya tidak boleh berjarak," ujar Rifqinizamy saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Rifqinizamy menilai unjuk rasa masyarakat Pati adalah bentuk penyampaian pendapat oleh masyarakat yang tidak bisa menyampaikan aspirasi lewat jalur normal.

"Aksi-aksi demonstrasi dan seterusnya itu kan adalah luapan dari cara rakyat karena dia tidak bisa menyampaikan melalui institusi-institusi yang normal, kanalisasi pendapat yang normal," ujarnya.

Ia memahami bahwa rencana kenaikan pajak PBB P2 hingga 250 persen yang disampaikan oleh Sudewo adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski demikian komunikasi publik yang kurang baik berujung dengan unjuk rasa di Pati.

Oleh karena itu, Rifqinizamy juga mendorong pejabat publik untuk mengomunikasikan kondisi keuangan daerah dan kebijakannya secara transparan kepada publik

"Soal komunikasi politik antara pejabat publik dengan masyarakat, apapun kebijakan yang ingin diambil sedapat mungkin pemerintahan, terutama pemerintahan daerah, menggunakan akuntabilitas dan transparansi kinerja kepada rakyatnya,"

Rifqinizamy meminta agar APBD dibuka sehingga masyarakat mengetahui angka pendapatan daerahnya dan juga kebutuhan daerahnya.

"Kalaupun misalnya kebutuhan-kebutuhan daerah itu belum mampu dibiayai oleh APBD-nya maka sampaikan kepada masyarakat bahwa daerah belum mampu melakukan program-program yang awalnya sudah dicanangkan karena tidak ada uangnya. Nah komunikasi ini menjadi penting untuk kita membangun tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus sensitif terhadap publik serta melibatkan publik," tuturnya.

Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo mengakui kejadian tersebut menjadi proses pembelajaran berharga baginya, mengingat dirinya baru beberapa bulan menjabat.

"Tentu ada kekurangan yang harus dibenahi ke depan. Saya akan memperbaiki segala sesuatunya," ujar Sudewo.

Untuk diketahui, seratusan ribu orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memenuhi jalanan di depan Kantor Bupati Pati, Pati, Jawa Tengah, Rabu, untuk berunjuk rasa menuntut Sudewo mundur.

Aksi itu kemudian berujung ricuh terutama saat Bupati Sudewo muncul di tengah-tengah massa dan hendak mendengarkan aspirasi demonstran.

Akan tetapi, kehadiran Sudewo kemudian memicu kemarahan publik terlihat dari aksi lemparan sandal dan botol plastik air minum kemasan ke arah Sudewo. Kepolisian kemudian membubarkan aksi unjuk rasa tersebut, dan menangkap 11 demonstran yang diyakini berlaku sebagai provokator.