BANJARMASINPOST. CO.ID, BANJARMASIN - Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) tetap menjadi tulang punggung dalam penguatan modal kerja bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di sektor perdagangan, jasa dan pertanian.

Sebagai momentum perkuat usaha mikro dan kecil di Kalimantan Selatan mencatatkan data terakhir Juni 2025 sebesar Rp 2,5 triliun yang disalurkan kepada 42.093 debitur atau setara dengan 43,84 persen dari target tahunan sebesar Rp 5,69 triliun. 

Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel, Catur Ariyanto Widodo mengatakan, mayoritas penyaluran dilakukan secara konvensional dengan nilai hampir Rp 2,4 triliun, sementara skema syariah mencapai Rp 100 miliar. 

"Bank Rakyat Indonesia memegang peranan utama sebagai penyalur terbesar dengan total Rp 1,73 triliun bagi 35.386 debitur," ujarnya.

Dari sisi geografis, Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar menjadi wilayah penyaluran KUR dengan jumlah debitur terbanyak, karena dukungan jaringan perbankan yang kuat dan aktifnya program literasi keuangan. 

Catur menyatakan, beberapa daerah seperti Kabupaten Tapin dan Tanahlaut masih menghadapi tantangan dalam mencapai target penyaluran. 

"Hal ini disebabkan keterbatasan infrastruktur dan pemahaman terkait persyaratan kredit," ujarnya. 

Pendampingan dan edukasi dari Dinas Koperasi dan/atau UMKM setempat menjadi solusi kunci atas kesenjangan tersebut.

Catur menjelaskan, program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencatatkan penyaluran sebesar Rp 24,4 miliar yang disalurkan kepada 5.059 debitur.

Sebagian besar pembiayaan UMi difokuskan pada sektor perdagangan dan dilakukan melalui skema kelompok.

Hal ini menggambarkan upaya pemberdayaan usaha ultra mikro secara kolektif  Kota Banjarmasin menjadi kota dengan penyaluran UMi tertinggi, diikuti Banjar dan Tanahlaut.
Penyaluran UMi ini dilakukan empat Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) utama, dengan PNM sebagai penyalur terbesar.

Ke depan, kolaborasi yang lebih erat antara Perbankan, LKBB, dan Pemerintah Daerah menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan UMKM.

Program yang menggabungkan pelatihan manajemen keuangan, akses pasar digital dan pendampingan teknis diharapkan akan mendorong pertumbuhan usaha mikro yang lebih inklusif, meningkatkan kualitas proposal pembiayaan, mengurangi risiko kredit bermasalah, serta membangun ekosistem UMKM yang kuat dan berdaya saing. (Banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)