Grid.ID- Pernyataan terkait rakyat sama serakahnya dengan pejabat korup ramai. Gubernur Dedi Mulyadi kemudian berikan penjelasan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meluruskan maksud dari pernyataannya yang sempat viral. Hal tersebut terkait dengan masyarakat yang dinilai sama koruptifnya dengan pemimpin.

Pernyataanya itu dia sampaikan saat menjadi pembicara dalam sebuah acara di Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran (Unpad) bandung. Dalam kesempatan itu, Dedi Menyinggung program perhutanan sosial yang menurutnya sering disalahgunakan.

Program yang seharusnya memberi ruang bagi rakyat untuk mengakses hutan demi mengembangkan ekosistem kehutanan dan menopang kehidupan ekonomi, justru disalahgunakan. Dia mencontohkan lahan garapan malah dijual atau dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman.

“Kan ini problem lagi sehingga hari ini saya ingin segera melakukan penataan itu. Kalau nanti ada komitmen yang kuat antara Pemprov Jabar, Unpad, dan Kementerian Kehutanan, kami wajibkan seluruh penerima hak perhutanan sosial menanam tanaman agroforestri, di antaranya kelapa dan sukun,” kata Dedi, dilansir dari TribunJabar.id.

Setelah menyampaikan pendapatnya itu, Dedi menambahkan bahwa karakter masyarakat sekarang berbeda dengan era 1960-1970-an. Menurutnya, masyarakat masa kini sama saja dengan pejabat yaitu sama-sama punya potensi serakah.

“Rakyat hari ini adalah rakyat tahun ini yang karakternya sama dengan kita. Sama buasnya, kadang sama serakahnya. Cuma beda tingkatan kekuasaannya,” ujarnya.

Ucapannya tersebut kemudian menjadi viral di media sosial. Terdapat pihak yang menyesalkan ucapan itu karena dinilai menyudutkan rakyat, namun banyak juga yang mendukung dan membenarkan pandangan gubernur tersebut.

Sementara itu, melansir dari Kompas.com, Dedi menegaskan bahwa maksud dari pernyataannya tersebut adalah setiap manusia, baik masyarakat maupun pemimpin memiliki potensi serakah dan koruptif. Dedi Mulyadi mengatakan bahwa sifat itu sudah fitrah yang ada di manusia.

“Sama, ya sama, saya kan punya pengalaman. Dikasih kios satu, ingin adiknya masuk, pengen saudaranya masuk, ingin menguasai seluruh kios gratis. Kan ada pengalaman,” kata Dedi.

Dedi lalu menceritakan pengalamannya di kampung maupun saat menjabat di Purwakarta. Saat itu, ada warga yang diberi fasilitas tempat usaha gratis, namun justru menyewakannya kepada orang lain dengan harga tinggi.

“Pengalaman saya dulu di Pasar Rebo Purwakarta. Video YouTube-nya ada, lapak disewakan Rp 11 juta, padahal itu gratis disediakan bagi pedagang,” ungkapnya.

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa potensi koruptif tak hanya melekat pada pejabat atu pemimpin. Dia menilai bahwa masyarakat juga memiliki kecenderungan melakukan hal yang serupa.

“Jadi, ya potensi koruptif itu bukan hanya pada kita ini, para politisi, termasuk diri saya. Masyarakat juga sama punya sifat koruptif,” ucapnya.

Dia menilai bahwa sifat serakah adalah bagian dari fitrah manusia. Maka dari itu, negara memiliki peran penting untuk mengatur agar tidak terjadi penyalahgunaan.

“Itu fitrah manusia. Setiap manusia itu punya potensi dalam dirinya serakah. Makanya, fungsi negara itu mengatur agar kebuasan itu tunduk pada undang-undang. Intinya kan itu,” jelasnya.

Mantan Bupati Purwakarta itu lalu menekankan bahwa baik pejabat maupun rakyat sama-sama harus memperbaiki diri dan taat pada aturan. Dia menyebutkan bahwa tugas negara ialah menekan potensi serakah tersebut agar tak berubah menjadi parktik korupsi nyata yang merugikan publik.

“Bagi saya, mau pemimpin, mau rakyat, ya dua-duanya harus bener, gitu lho,” katanya.