Grid.ID- Deadline 17+8 tuntutan rakyat diketahui jatuh hari ini. Dikabarkandigelar aksi demo yang bertajuk Selamatkan Indonesia oleh BEM SI.

Aksi demonstrasi bertajuk #SelamatkanIndonesia digelar hari ini, Jumat (5/9/2025), di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat. Aksi ini merupakan puncak rangkaian gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang sebelumnya telah disuarakan oleh masyarakat sipil, mahasiswa, hingga sejumlah influencer.

Adapun, gerakan ini menjadi simbol keresahan publik yang terorganisir. Bukan hanya sekedar unjuk rasa, tetapi juga seruan kolektif untuk reformasi dan keterbukaan dalam pemerintahan.

Aksi demontrasi bertajuk #Selamatkan Indonesia ini merupakan gerakan damai yang digagas oleh Aliansi badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Unjuk rasa ini sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah dan parlemen yang dinilai tak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Melansir dari Tribunnews.com, aksi ini tujuannya untuk menyuarakan 17 tuntutan mendesak dan 8 agenda reformasi yang mencakup isu HAM, transparasi anggaran DPR, reformasi TNI-Polri, hingga perlindungan buruh dan tenaga kerja. Selain itu, rakyat juga menolak praktik korupsi, politisasi hukum, pemelintiran sejarah, serta militerisasi kampus.

Untuk mengatur kelancaran jalannya demo, ratusan personel gabungan dari kepolisian dan TNI disiapkan untuk melakukan pengawalan. Sementara itu, rekayasa lalu lintas di sekitar Senayan mulai disosialisasikan kepada masyarakat.

Para pengendara diimbau untuk mencari jalur alternatif mulai Jumat siang karena adanya potensi kepadatan di Jalan Tentara Pelajar. Jika jumlah peserta aksi unjuk rasa pada 5 September 2025 membludak hingga memenuhi badan jalan, penutupan sementara bisa diberlakukan.

Masyarakat, khususnya para pekerja, disarankan terus memantau perkembangan arus lalu lintas. Menggunakan transportasi umum juga dianjurkan guna menghindari kemacetan yang kemungkinan terjadi akibat aksi massa tersebut.

Sementara itu, terkait 17+8 tuntutan rakyat, beberapa pejabat kemudian memberikan tanggapan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (menko Infrabangwil) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku telah membaca tuntutan tersebut.

"Kita ikuti semua, saya sudah baca satu per satu 17+8 yang menjadi aspirasi dari berbagai kalangan, terutama mereka yang turun ke jalan kemarin," kata AHY, dilansir dari Kompas.com.

"Ada sejumlah isu yang dianggap urgent, tentunya saya menyikapinya dengan terbuka. Tentu dalam kapasitas saya juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, saya mengatakan kalau ada yang memang segera perlu kita duduk bersama, mendengarkan," lanjutnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Bahlil Lahadalia juga membuat pernyataan bahwa dia akan memastikan partainya mempelajari tuntutan rakyat itu. Dia mengaku akan menghargai dan memastikan setiap poin didalami.

"Nah, untuk poin-poin yang disampaikan, Golkar akan mempelajari secara saksama dan akan melakukan respons proaktif yang terukur," kata Bahlil.

"Sudah barang tentu itu bagian daripada proses bagaimana kita dorong agar demokrasi ke arah yang lebih baik," ucapnya.

Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menanggapi salah satu poin dalam 17+8 Tuntutan Rakyat yang berkaitan dengan upaya menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. Dia menegaskan bahwa pencegahan PHK merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah, termasuk melalui kebijakan yang diharapkan bisa mendorong penciptaan lapangan kerja.

"Tadi kami sampaikan kalau deregulasi dilanjutkan di beberapa industri di Jawa, itu akan bisa meningkatkan 100.000 lebih tenaga kerja, ini sedang kita siapkan. Kan kami sudah ada yang kontrak itu diberikan fasilitas untuk ketenagakerjaan khusus untuk satu tahun,"ungkapnya.

Adapun, dari Komisi VI DPR, Andre Rosiade dari Fraksi Gerindra, serta Rieke Diah Pitaloka dari Fraksi PDI-P telah menerima dokumen 17+8 Tuntutan Rakyat yang diserahkan pada Kamis (4/9/2025). Rieke kemudian memberikan masukan agar tuntutan tersebut diperluas dengan menambahkan isu penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan dorongan untuk menurunkan harga kebutuhan pokok yang terus naik.

Tak hanya dari DPR, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno juga menyampaikan bahwa 17+8 Tuntutan Rakyat akan ditindaklanjuti dan menjadi bagian dari evaluasi. Dia menekankan pentingnya mendengarkan suara rakyat demi perbaikan parlemen dan partai politik ke depan.

“Kami di Partai Amanat Nasional terus berbenah mendengarkan masukan dari masyarakat tentu termasuk di dalamnya agenda 17+8,” ujarnya.