Grid.id - Deadline tuntutan 17+8 jatuh pada hari ini. Berikut link live streaming demo di depan DPR RI.
Sederet massa sudah berkumpul di depan gedung DPR RI jelang deadline tuntutan 17+8. Sebagian besar massa pendemo masih berada di lokasi jelang deadline hari ini.
Pasukan oranye juga masih berada di lokasi. Terlihat banyak massa duduk-duduk di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta yang ditutup gerbangnya.
Hari ini, 5 September 2025, adalah deadline tuntutan rakyat terkait 17+8 yang disuarakan oleh massa dan sejumlah selebriti. Melansir dari Tribunnews, massa meminta DPR menuruti 17 tuntutan mendesak dan 8 agenda reformasi yang mencakup isu HAM, transparasi anggaran DPR, reformasi TNI-Polri, hingga perlindungan buruh dan tenaga kerja.
17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu Deadline: 5 September 2025 ialah:
Tugas Presiden Prabowo
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran
2. Bentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun)
4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR)
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
Tugas Ketua Umum Partai Politik
6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
Tugas Kepolisian Republik Indonesia
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM. Dinanti, Keseriusan DPR Penuhi ”17+8 Tuntutan Rakyat” Artikel Kompas.id Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)
12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Tugas Kementerian Sektor Ekonomi
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas apda guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing
