SURYA.co.id, SURABAYA - Pasca keputusan penghapusan anggaran kunjungan kerja ke luar negeri, DPRD Jatim mendorong Pemprov Jatim untuk menggencarkan berbagai program yang menyentuh langsung masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Sri Wahyuni, turut membenarkan bahwa sekitar Rp19 Miliar alokasi kunjungan ke luar negeri saat ini memang dihapus.

Sebagai gantinya, anggaran tersebut digeser untuk berbagai program lain yang dinilai bisa berdampak langsung kepada masyarakat Jawa Timur.

"Sejak awal kita yang di pimpinan itu kan sepakat untuk tidak melakukan PDLN atau Perjalanan Dinas Luar Negeri dan anggarannya dialihkan," kata Sri Wahyuni saat dikonfirmasi dari Surabaya, Jumat (5/9/2025).

DPRD Jatim meminta agar OPD mulai merancang berbagai kegiatan yang bisa berdampak atau dinikmati langsung oleh masyarakat.

Misalnya, pemberian Bantuan Sosial kepada warga terutama yang masuk kategori miskin.

Upaya ini perlu dilakukan antar lini OPD di Pemprov Jatim.

Data penerima bisa mengacu di Dinsos.

Selain pemberian Bansos, pergeseran anggaran itu bisa juga diwujudkan untuk kegiatan Pasar Murah.

Sebab pasar murah dianggap sebagai program yang bisa langsung dinikmati masyarakat.

Selain itu, dapat menjaga daya beli masyarakat, menstabilkan harga kebutuhan pokok.

Kemudian juga dapat mengendalikan inflasi, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap barang-barang, serta dapat memberdayakan ekonomi lokal dengan melibatkan petani dan produsen kecil.

Sri Wahyuni menginginkan agar Pemprov turut menggandeng dewan untuk ini.

"Jadi kita nanti juga akan melakukan pengawasan untuk itu. Yang penting benar-benar dana itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Monggo mau dikemas seperti apa," ungkap Sri Wahyuni.

Dalam Rapat Paripurna sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim sempat menyinggung terkait pergeseran anggaran PDLN serta penambahan pendapatan daerah dan Pikir yang tidak dapat direalisasikan.

Banggar meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menggunakan anggaran tersebut untuk kegiatan yang dibutuhkan masyarakat.

Misalnya, digunakan untuk beasiswa dan memperluas jangkauan penerimanya.

Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf saat dikonfirmasi belum lama ini, mengatakan bahwa pergeseran anggaran PDLN itu lantaran memperhatikan berbagai aspek.

Melalui Perubahan APBD Jatim 2025, anggaran belasan miliar itu direalokasi.

Menurut Musyafak, bahwa upaya tersebut dilakukan lantaran pemerintah pusat sebelumnya juga menghapus kunjungan luar negeri.

"Sekarang itu kan ada moratorium dari presiden terkait kunjungan ke luar negeri, maka kita juga menindaklanjuti instruksi itu," kata Musyafak saat dikonfirmasi di Gedung DPRD Jatim, Rabu (3/9/2025).

Pada APBD Jatim 2025 sebelumnya pos anggaran untuk kunjungan luar negeri mencapai hampir Rp 19 Miliar.

Kini, melalui berbagai tahapan pembahasan P-APBD Jatim 2025, besaran anggaran itu langsung digeser untuk sejumlah pos lain.

Dengan bergesernya anggaran itu, baik dewan maupun Pemprov tidak bisa lagi melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri atau PDLN yang dibiayai oleh APBD.

Musyafak mengatakan, pergeseran anggaran itu dilakukan ke program yang menyentuh masyarakat langsung.

Sebab, dewan turut melihat bahwa kondisi ekonomi saat ini memang sulit, perekonomian tengah lesu.

Banyak masyarakat yang mengeluh pendapatan ikut seret.

Belum lagi, pengangguran yang memang perlu terus menjadi atensi, sehingga pergeseran anggaran itu diharapkan bisa membantu masyarakat.

"Dengan adanya moratorium itu kami di DPRD sama sekali baik eksekutif maupun legislatif kita take down semua untuk kunjungan ke luar negeri. Kita kembalikan untuk program kemasyarakatan yang menyentuh langsung dan bisa dirasakan oleh masyarakat," ungkapnya.

Di sisi lain, dalam merespons dinamika yang saat ini terjadi, Musyafak meminta agar anggota DPRD Jatim bisa menjaga diri.

Tidak melakukan pamer kemewahan atau flexing yang bisa menimbulkan kecemburuan sosial, dan jangan sampai memicu kemarahan masyarakat.

Anggota Badan Anggaran DPRD Jatim Yordan M Batara Goa menjelaskan, pos anggaran kunjungan luar negeri digeser untuk di antaranya penambahan beasiswa untuk anak yang masuk kategori miskin, apresiasi seniman dan pelatihan koperasi desa merah putih.

"Kemudian juga dialokasikan untuk bantuan ke masyarakat termasuk juga untuk pasar murah. Karena selain sangat menunjang untuk kebutuhan masyarakat, ini juga efektif untuk mencegah inflasi," terang Yordan saat diwawancarai terpisah.