Grid.ID - Inilah enam poin keputusan DPR yang merupakan jawaban dari 17+8 tuntutan rakyat. Apa saja hal-hal yang telah disepakati?
Setelah aksi demonstrasi yang berujung ricuh, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menjawab tuntutan 17+8 rakyat. Mereka memutuskan 6 poin yang merupakan hasil rapat konstruksi pimpinan DPR bersama para fraksi.
Diketahui, pernyataan tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Jakarta pada Jumat (5/9/2025). Sebelumnya massa menuntut 17+8 dengan deadline pada tanggal tersebut.
Dalam pernyataannya, Dasco menyampaikan hasil dari rapat konsultasi. Rapat tersebut digelar pada Kamis (4/9/2025). Sejumlah langkah konkret pun diputuskan.
Termasuk yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, serta peningkatan transparansi di parlemen. Ia lalu menyampaikan enam poin putusan tersebut.
"Pada hari ini kami menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin," ujar Dasco, dikutip dari Kompas.com.
Enam poin keputusan DPR adalah sebagai berikut:
1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.
2.DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.
3.DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR, setelah evaluasi meliputi biaya langganan; a. daya listrik dan b. jasa telpon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi.
4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya.
5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud.
6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. "Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasco Ahmad, dan Pak Saan Mustopa dan Pak Cucun Ahmad Syamsurijal," ujar Dasco.
Itulah enam poin keputusan DPR yang merupakan tanggapan dari 17+8 tuntutan rakyat. Sebelumnya, para influencer serta tak sedikit publik figur yang ikut menyuarakan 17+8 tuntutan rakyat melalui media sosial mereka.
