Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menjawab pengacara eks Mendikbudristek Nadiem Makarim, Hotman Paris, yang 'mencolek' Presiden Prabowo Subianto ketika protes penetapan tersangka kliennya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Apa kata Hasan Nasbi?
Dia menyebut pemerintah tidak ikut campur dalam proses hukum Nadiem yang menjadi tersangka korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemdikbudristek. Pemerintah, kata Hasan, menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Kejagung.
"Kita serahkan saja kepada penegak hukum ya. Pemerintah tidak intervensi proses hukum," kata Hasan kepada wartawan, Sabtu (5/9/2025).
Seperti diketahui, Kejagung menetapkan Nadiem Makarim, sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemdikbudristek. Pengacara Nadiem, Hotman Paris, menegaskan kliennya tidak melakukan korupsi dalam kasus tersebut.
"Seluruh rakyat Indonesia ingin agar bener-bener hukum ditegakan dan inilah saatnya saya akan membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi, tapi kenapa dia ditahan?" kata Hotman dalam akun Instagramnya, dikutip detikcom, Sabtu (5/9). Hotman sudah mengizinkan detikcom untuk mengutip pernyataannya.
Hotman 'mencolek' Presiden Prabowo Subianto agar memanggil Kejaksaan Agung dan meminta kasus Nadiem digelar perkaranya di Istana. Dia akan membuktikan bahwa Nadiem tidak melakukan perbuatan korupsi.
"Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, kalau memang bapak benar-benar mau menegakan keadilan, tolong panggil Kejaksaan dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim, gelar perkaranya di Istana dan saya akan buktikan: Satu, Nadiem Makarim tidak menerima uang satu sen pun. Dua, tidak ada markup dalam pengadaan laptop. Tiga, tidak ada yang diperkaya," ucap Hotman.
"Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo, yang pernah jadi klien saya 25 tahun," tambahnya.
Nadiem Makarim dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.
Sebagai informasi, sebelumnya Nadiem telah dua kali diperiksa dalam kasus tersebut. Nadiem diperiksa pertama kalinya pada Senin (23/6) lalu, yang berlangsung sekitar 12 jam. Kemudian, Nadiem kembali diperiksa pada Selasa (15/7) selama sekitar 9 jam.
Kemudian pada Kamis (4/9), merupakan pemeriksaan ketiga Nadiem. Nadiem juga sudah dicegah ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak 19 Juni 2025.
Kejagung sendiri sudah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode tahun 2019-2022. Kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara Rp 1,98 triliun.
Kelima orang tersangka yakni:1. Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, Sri Wahyuningsih (SW);2. Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, Mulyatsyah (MUL);3. Staf khusus Mendikbudristek Bidang Pemerintahan era Mendikbudristek Nadiem Makarim, Jurist Tan (JT/JS);4. Konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah pada Kemendikbudristek, Ibrahim Arief(IBAM);5. Mendikbudristek 2019-2024, Nadiem Anwar Makarim (NAM).
