Dalam perkenalannya dengan Komisi XIII DPR, Natalius Pigai mengaku pernah jadi tukang parkir dan jadi honorer. Sekarang Menteri HAM.

---

Intisari hadir di WhatsApp Channel, follow dan dapatkan berita terbaru kami di sini

---

Intisari-Online.com -Menteri Hak Asasi Manusia (Men-HAM) Natalius Pagai membuat pernyataan kontroversial lagi. Kali ini terkait dugaan masih ada beberapa demonstran yang dinyatakan hilang.

Dia menilai, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (Kontras) terlalu dini menyatakan adanya orang hilang dalam aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 kemarin. Alih-alih menanggapinya dengan serius, Pigai justru bilang bahwa bisa saja tiga orang yang dinyatakan hilang itu sengaja bersembunyi karena kepanikan yang terjadi.

Sebagaimana dikutip dari Kompas.com, "Kita tetap terus berjuang (ikut mencari). Saya menyatakan terus berjuang, tapi terlalu dini untuk dikatakan hilang. Bisa saja, orang karena panik sembunyi," kata Pigia ketika ditemui di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, pada Selasa (17/9/2025).

Menurut Pigai, kata yang lebih cocok untuk tiga orang yang dinyatakan hilang oleh Kontras adalah "belum terlihat" atau "belum kembali ke rumah". Selain itu, dia juga meyakini keberadaan orang hilang yang disebut Kontras bisa segera terlacak karena lokasi tempat hilang berada di Jakarta.

"Jakarta ini adalah kota metropolis. Setiap sudut itu ada CCTV. Dengan CCTV itu, bisa menemukan orang tersebut sedang berada di mana dan pergi ke mana posisi terakhir dia ada di mana. Karena itu orang bisa temukan. Ini metodologi penyelidikan ya," ucap Pigai.

Dia melanjutkan, Kementerian HAM akan meminta kepada kepolisian untuk bisa mencari keberadaan tiga orang yang dinyatakan hilang tersebut. Oleh sebab itu, dia meminta semua pihak, termasuk Kontras, untuk bersabar dan mengikuti penyelidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. "Karena itu, teman-teman dari Kontras, saya sampaikan ya, harus mengerti tentang penyelidikan. Ya, penyelidikan, sabar, kita sama-sama kerja, Kontras juga bekerja, kami juga bekerja, kita akan lihat (hasilnya). Tapi jangan buru-buru berkesimpulan hilang, apalagi pakai kata hilang paksa," kata Pigai.

Profil Natalius Pigai

Natalius Pigai ditunjuk sebagai Menteri HAM dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari beberapa pernyataannya yang kontroversial, Pigai sejatinya bukan orang baru dalam urusan penanganan HAM. Dia adalah mantan komisionaris Komnas HAM.

Natalius Pigai lahir di Paniai pada 25 Desember 1975. Sejak usia muda, Pigai sudah menunjukkan tekad kuat dalam membela hak-hak masyarakat, khususnya kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Lulus SMA, Pigai kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Pemerintah Masyarakat Desa (STPMD) "APMD" Yogyakarta. Di situ dia mendapat gelar Sarjana Ilmu Pemerintah (S.I.P.).

Tak hanya itu, Pigai juga menambah pengetahuannya melalui berbagai pelatihan dan pendidikan non-formal. Pada 2003, dia mengambil pendidikan statistika di Universitas Indonesia dan melanjutkan pendidikannya sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2005. Pigai juga menyelesaikan pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara pada 2010-2011.

Karier profesional Pigai dimulai sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tahun 1999 hingga 2004. Selama periode tersebut, ia terlibat dalam berbagai isu penting, termasuk sebagai moderator dialog interaktif di TVRI dari 2006 sampai 2008.

Kontribusinya terus berlanjut saat ia menjadi konsultan Deputi Pengawasan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias dan tim asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 2010-2012.

Sebagai putra asli Papua, Pigai tidak pernah melupakan tanah kelahirannya. Dia aktif di berbagai lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada hak-hak kelompok terpinggirkan, seperti Yayasan Sejati dan Yayasan Cindelaras.

Harta kekayaan Natalius Pigai

Natalius Pigai tercatat melaporkan hartanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019. Berdasarkan Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Pigai memiliki total kekayaan sebesar Rp4,37 miliar.

Dia tidak tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan properti, sesuatu yang tidak biasa bagi pejabat negara. Harta kekayaan Pigai terdiri dari beberapa aset, antara lain sebuah mobil Honda CRV keluaran 2011 senilai Rp300 juta, harta bergerak lainnya sebesar Rp70 juta, surat berharga senilai Rp2 miliar, serta kas dan setara kas senilai Rp2 miliar. Pigai juga tercatat tidak memiliki utang.

Pernah jadi tukang parkir

Sebagaimana dilaporkan Tempo, saat sesi perkenalan dengan Komisi XIII DPR RI sebagai Menteri HAM, Pigai mengaku dirinya adalah aktivis jalanan yang membangun kariernya dari bawah. Dia juga mengaku pernah jadi tukang parkir di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Setelah itu jadi honorer dan jadi CPNS.

"Setelah itujadi staf, antar-antar surat, lalu dapat jabatan struktural hingga jadi pimpinan Komnas HAM, dan sekarang menteri," begitu kata Pigai.