Pada zaman Orde Baru juga sudah ada program makan siang gratis, tepatnya pada awal 1998. Inisiatornya adalah Menteri Sosial Siti Hardijanti Rukmana alias Mbak Tutut.
---
Intisari hadir di WhatsApp Channel, follow dan dapatkan berita terbaru kami di sini
---
Intisari-Online.com -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ala pemerintahan Probowo Subianto tentu saja bukan ide baru. Program serupa pernah dilakukan pada zaman Orde Baru.
Program makan gratis diselenggarakan pada tahun menjelang kejatuhan Soeharto. Inisiator program Makan Gratis zaman Orde Baru adalah Menteri Sosial Siti Hardijanti Rukmana alias Mbak Tutut.
Program itu, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, merupakan sebuah inisiatif pemerintah untuk menanggulangi dampak krisis meneter yang terjadi saat itu. Program ini diputuskan dalam Rapat Koordinasi Program Penanggulangan Dampak Sosial Krisis Moneter yang dilangsungkan di Ruang Rapat Departemen Sosial pada 20 Maret 1998.
Tujuan jangka pendek program makan gratis ini saat itu, sebagaimana disampaikan oleh Mbak Tutut, adalah untuk menyediakan makan siang gratis bagi orang yang terkena PHK dan kesulitan pangan di warung sederhana yang ditunjuk dengan sistem kupon. Sementara untuk jangka panjangnya, "Korban PHK akan dicarikan pekerjaan, lalu istri mereka akan dibantu dengan program Takesra/Kukesra (Tabungan Kesejahteraan Rakyat/Kredit Usaha Kesra), dan anak-anaknya dengan bantuan program GN-OTA. Makanan gratis itu tidak bisa selamanya, kita kan menuju masyarakat yang mandiri," kata Mbah Tutut saat itu.
Berbeda dengan Makan Bergizi Gratis yang memang ditujukan untuk anak-anak usia sekolah, program makan gratis sasaran utamanya adalah warga yang terdampak pemutusan hubungan kerja alias PHK. Juga untuk mereka yang mengalami kesulitan pangan.
Untuk mensukseskan program ini secara teknis dilakukan kerja sama antardepartemen. Misalnya, dengan Departemen Pertanian dan Kantor Meneg Agraria guna mencari lahan tidur dan memanfaatkannya sementara untuk ditanami dengan tanaman produktif. Tak hanya itu, akan didata pula orang-orang yang betul-betul membutuhkan serta warung nasi sederhana yang layak dibantu. Mbak Tutut belum dapat menjelaskan berapa banyak korban PHK yang akan dibantu dan dana yang tersedia untuk melaksanakan program tersebut.
"Yang penting, menenangkan masyarakat supaya tidak panik," kata Mbak Tutut.
Dalam pelaksanaan di lapangan, program ini menggunakan sistem kupon yang disalurkan lewat warung sederhana yang ditunjuk oleh pemerintah. Sebelumnya, pemerintah sudah mendata warga yang benar-benar membutuhkan. Warga yang terpilih, lewat RT/RW atau kelurahan, kemudian diberi kupon yang bisa ditukar di warung makan sederna yang sudah dipilih tadi.
Satu kupon sama dengan sebungkus nasi lengkap dengan sayur dan lauknya. Istilah kata, sekali merengkuh dayung, dua pulau terlampaui. Selain memberi makan warga yang membutuhkan, program ini juga memberi omzet kepada warung-warung tersebut.
Menurut Kompas.ID, peresmian program makan gratis zaman Orde Baru ditandai dengan penyerahan secara simbolis kupon makanan gratis kepada lima wali kota di DKI Jakarta, untuk selanjutnya dibagikan kepada buruh yang mengalami PHK. Secarik kupon yang didistribusikan melalui kelurahan dan RT/RW itu dapat ditukarkan dengan sebungkus nasi beserta sayur dan lauk yang berharga Rp1500.
Sebagai rangkaian dari pencanangan, telah dibagikan pula sekitar 400 kupon makanan gratis untuk buruh pelabuhan. Kupon makan gratis tersebut dapat ditukarkan di sekitar 300 warung sehat sederhana yang terdapat di pelabuhan dan sekitarnya. Untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan kekeliruan dalam pelaksanaan program ini, Mensos mengimbau masyarakat untuk ikut memantau.
Meski begitu, program makan gratis yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial zaman Orde Baru tidak berjalan sesuai harapan. Apa pasalnya?
Ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh pemerintah saat itu. Misalnya kupon yang disediakan ternyata tidak menjangkau seluruh laporan warga yang membutuhkan. Selain itu, kupon juga sering tidak tepat sasaran. Juga rumitnya mengontrol penggunaan kupon oleh warung-warung sederhana yang terpilih.
Karena itulah yang sering terjadi kemudian adalah salah paham antara warga dan pemilik warung. Sebagaimana ditulis Kompas.com, dalam beberapa kasus tiba-tiba ada orang yang minta makan gratis meski tidak memegang kupon -- sebagai syarat mendapatkan makanana.
Ada juga warung yang sebenarnya tidak mendapat mandat dari pemerintah menyediakan makan gratis tapi didatangi orang-orang minta makan gratis. Itulah kenapa program yang sebenarnya bagus secara ide itu berjalan amburadul.
Selain itu ternyata krisis moneter semakin menjadi-jadi, sehingga kondisi ekonomi tak kunjung membaik dan PHk semakin meluas dan harga-harga semakin tak terjangkau. Di sisi lain, ketidakpuasan masyarakat kepada semakin menjadi-jadi sehingga demonstrasi mulai terjadi di banyak tempat.
Orde Baru akhirnya tumbang, program makan gratis juga demikian.
