TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi Makan Bergizi Gratis menjamin keamanan program Banyuwangi Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), kelayakan gizi, sanitasi, hingga higienitas seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dipastikan ketat dengan makanan yang sehat.

Plt Kepala Dinkes Banyuwangi, Amir Hidayat menyampaikan, sampai saat ini sejumlah SPPG di Banyuwangi telah beroperasi. Meski begitu belum ada kejadian keracunan yang dilaporkan.

“Namun kita tetap meminta ada kewaspadaan keamanan pangan di setiap SPPG,” katanya, Rabu (1/10/2025).

Sebagai upaya kewaspadaan dan antisipasi dalam mencegah keracunan, Dinkes Banyuwangi telah mengambil langkah pertamanya dengan mengumpulkan seluruh pengelola SPPG mulai dari Kepala, ketua yayasan atau mitra, dan para petugas. Hal ini dilakukan dalam rangka sosialisasi kepada SPPG agar memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).

Untuk mendapatkan SLHS, Amir menjelaskan, para pengelola SPPG wajib mengikuti Pelatihan Keamanan Pangan (PKP) yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan instansi kesehatan terkait.

Pelatihan dilakukan secara bertahap, dengan pemberian edukasi terkait bagaimana cara memilah, mengolah, menyimpan, memasak bahan pangan, termasuk mendistribusikan serta bagaimana menjaga sanitasi dan higienitas.

“Untuk saat ini ada kurang lebih 310 orang atau sekitar 21 persen telah mengikuti pelatihan PKP. Kami mendorong ke depan agar pelatihan lebih intensif digelar ke depan," jelas Amir.

Amir juga mengungkap, jika Badan Gizi Nasional (BGN) baru saja mengeluarkan edaran untuk meminta dinas kesehatan di tiap daerah untuk lebih intensif memonitor SPPG. Untuk itu Dinkes Banyuwangi akan terus melakukan inspeksi kesehatan dan lingkungan.

Inspeksi itu dilakukan untuk mengecek sirkulasi udara, kelembaban dapur, sistem pembuangan limbah SPPG yang terkait dengan sanitasi. Tentu saja seluruh kriteria sanitasi tersebut wajib lulus atau terpenuhi.

“SPPG ini kan sama dengan pengelola makanan lainnya, seperti restoran. Jadi harus memenuhi standar sanitasi memenuhi syarat, mulai dari ruangan, pencahayaan, sirkulasi, pengelolaan sampah dan limbah," papar Amir.

Tak hanya itu, secara berkala, dinkes juga akan mengambil sampel makanan sekaligus usap peralatan makanan yang digunakan dalam program MBG. Ini dilakukan untuk memastikan tidak ada bakteri maupun bahan kimia berbahaya.

"Selama ini monitoring sebenarnya sudah rutin dilakukan. Di setiap SPPG ada pendamping dari teman-teman Puskesmas termasuk ahli gizi dan sanitarian (ahli kesehatan lingkungan). Mereka melakukan pemeriksaan menggunakan sanitarian kit untuk mendeteksi bahan berbahaya," tutur Amir.

Untuk diketahui, jumlah SPPG yang telah beroperasi di Banyuwangi berjumlah 30 unit dan melayani 452 sekolah dengan total 73.691 siswa penerima manfaat. (*)