Jakarta (ANTARA) - Ombudsman RI (ORI) bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjalin kerja sama dalam memberikan keluaran berbagai produk laporan yang aplikatif, berdampak nyata, memiliki inovasi, dan berkelanjutan.

"Ini tentu memberikan penekanan bahwa inovasi juga menjadi satu hal yang kami upayakan agar berkembang baik di internal Ombudsman maupun kepada lembaga-lembaga yang kami awasi," kata Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus dalam acara Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Kolaborasi Kajian dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan, Melalui berbagai inovasi, menurutnya, akan banyak langkah pencegahan maladminsitrasi yang bisa dilakukan.

Menurut dia, dalam setiap kerja Ombudsman, banyak hasil laporan seperti tindakan korektif maupun rekomendasi, yang memberikan dorongan agar para lembaga terlapor melakukan perubahan regulasi, organisasi, maupun prosedur.

Untuk itu Bobby menilai bahwa berbagai inovasi terus didorong ORI agar para lembaga tersebut responsif terhadap perubahan yang diharapkan masyarakat.

"Jadi tentu kerja sama dengan berbagai lembaga kami lakukan, baik itu perguruan tinggi, pemerintah daerah, kementerian, dan hari ini dengan BRIN," ujarnya.

Dalam setahun, Bobby menyebutkan pihaknya bisa menerima sekitar 9 ribu sampai 10 ribu laporan masyarakat. Namun, laporan tersebut belum termasuk konsultasi yang dilakukan Ombudsman dengan masyarakat.

Berbagai aduan masyarakat tersebut, kata dia, tak langsung ditindaklanjuti karena diperiksa, dirumuskan, dan disampaikan kepada instansi terlapor terlebih dahulu untuk kemudian ditindaklanjuti.

Agar sampai kepada tahap penindaklanjutan, Ombudsman pun memerlukan banyak kerja sama dengan berbagai pihak karena sumber daya yang terbatas di internal ORI.

"Hanya dengan kolaborasi ini lah, kami berupaya untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan dan kajian yang akan mendorong perubahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih," kata Bobby.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Anugerah Widiyanto berharap berbagai hasil kajian dari pihaknya bisa dimanfaatkan guna mendukung tugas dan fungsi ORI.

"Semoga dengan kerja sama ini, BRIN dan Ombudsman bisa lebih meningkatkan kualitas layanan, terutama layanan aparatur sipil negara," ungkap Anugerah.

Dengan demikian, diharapkan ia bisa tercipta pemerintahan yang lebih bersih, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.