BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI  - Beragam hal krusial disuarakan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi II DPRD Tanahlaut, Senin (6/10/2025) siang.

RDPU yang dihadiri langsung Ketua DPRD Tanahlaut H Khairil Anwar didampingi Ketua Komisi II H Agus Prasetya B (pimpinan rapat) tersebut pun terasa sekaligus menjadi ruang curahan hati (curhat) MUI Tala.

Hal itu terutama terkait tak adanya dana hibah dari daerah sehingga mereka harus berkegiatan secara mandiri dan kadang iuran. Tak cuma untuk kegiatan internal, namun juga saat melaksanakan kegiatan ke lapangan membantu menyelesaikan potensi konflik peribadatan yang terjadi di tengah masyarakat.

"Jadi, kami ini bisa disebut MUI Mandiri karena semua yang kami laksanakan dalam menjalankan tugas organisasi, serba mandiri. Kenapa demikian, karena kami belum ada dapat dana hibah daerah," ucap HM Riduansyah, salah satu pengurus MUI Tala.

Lantaran belum dana hibah tersebut, sekretariat MUI yang dibantu Pemkab Tanahlaut pada 2024 lalu hingga kini juga belum dapat ditempati secara memadai karena masih kosong. Belum ada meubelair seperti meja kursi dan perlengkapan penunjang kesekretariatan lainnya.

Pihaknya juga kerap pinjam mobil sana sini ketika ada kegiatan di lapangan karena belum memiliki armada operasional.

"Melalui RDPU ini kami berharap dapat dibantu karena kalau ada apa-apa terkait umat, kami juga yang diminta turun," tandasnya.

Puspitasari dari Bagian Kesra Setda Tanahlaut pada forum tersebut menjelaskan hibah untuk MUI Tanahlaur telah dianggarkan sebesar Rp 1,250 miliar pada APBD murni 2026 mendatang.

"Kalau pada ABT tahun ini (2025) memang tidak ada," sebutnya.

Ia mengatakan tiap dana hibah yang disalurkan maka akan dipotong 30 persen. Begitu pula hibah yang dialokasikan untuk MUI pada 2026 tersebut, kelak juga mesti dipotong senilai prosentase tersebut.

Hal itu mendapat atensi khusus wakil rakyat setempat. "Pemotongan itu apakah ada aturannya harus seperti itu dari pusat? Kalau tidak ada, khusus untuk MUI ini kami minta jangan dipotong.

Kalau dipotong segitu, ya tinggal Rp 800-an juta saja lagi nanti," ucap Ketua DPRD Tala H Khairil Anwar.

Ketua dan anggota Komisi II yang hadir pada RDPU itu pun juga sepakat.

"Kami minta jangan dipotong, hibah untuk MUI tersebut nanti harus full," tandas Ridha Hayani.

Bahkan saat itu juga Ridha menginisiasi menyumbang satu unit AC (air conditioner) untuk sekretariat MUI Tala.

"Kami dari dewan, kalau untuk bidang keagamaan, support penuh. Apalagi MUI perannya sangat besar," tandas Khairil.

Anggota Komisi II lainnya, H Endang Isnawangsih juga menegaskan pihaknya juga siap mendampingi MUI Tala apabila ada kegiatan atau program yang perlu koordinasi dengan berbagai pihak hingga di tingkat pusat.

Ketua MUI Tala KH Ahmad Syarifuddin Noor bersama jajaran pengurus pun sangat lega dengan dukungan penuh wakil rakyat tersebut. Pihaknya berharap bisa mendapatkan dana hibah agar dapat melaksanakan tugas lebih lancar.

"Selama ini meski tidak ada dana hibah, kami tetap bisa saja berkegiatan. Tapi tidak bisa maksimal karena, kalau kami dana dana hibah tentu bisa lebih memadai melaksanakan kegiatan," timpal H Ahmad Saryani.

Pada forum tersebut MUI Tala menyatakan MUI Tala sebagai lembaga keagamaan yang memiliki peran strategis dalam membimbing, membina, dan menjaga umat Islam di daerah. Terus berupaya menyusun dan melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dinamika sosial keagamaan yang terjadi. 

Dalam upaya optimalisasi pelaksanaan program kerja tersebut, MUI Tala merasa perlu membangun sinergi yang kuat dengan berbagai pihak. Termasuk dengan lembaga legislatif daerah yakni DPRD Tala.

DPRD sebagai representasi rakyat mereka nilai memiliki peran penting dalam memberikan dukungan kebijakan, anggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah. Termasuk program-program keagamaan yang dilaksanakan oleh MUI. 

Karena itu, diperlukan ruang komunikasi yang terbuka dan konstruktif antara MUI dan DPRD agar tercipta keselarasan visi, serta agar aspirasi dan kebutuhan umat dapat tersampaikan secara efektif kepada pemerintah daerah.

Melalui kegiatan rapat dengar pendapat atau audiensi tersebut, MUI Tala menyampaikan program kerja prioritas yang telah dirumuskan. Juga menyampaikan masukan dan saran strategis yang diharapkan memperoleh dukungan dari DPRD Tala untuk disampaikan lebih lanjut kepada pemerintah daerah. 

Pertemuan itu diharapkan dapat memperkuat kemitraan antara lembaga keagamaan dan lembaga legislatif dalam mewujudkan masyarakat Tanah Laut yang religius, harmonis, dan berkeadaban. 

Diharapkan pula akan tercipta kebijakan-kebijakan daerah yang lebih responsif terhadap nilai-nilai keagamaan, serta mendukung peran MU| sebagai mitra strategis pemerintah dalam menciptakan kehidupan beragama yang damai, toleran, dan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pada RDPU tersebut KH Ahmad Syarifudin Noor memaparkan 16 program kerja MUI Tala masa khidmat 2025-2030 di bawah kepemimpinannya.

Program kerja itu merupakan hasil dari Musyawarah Daerah (Musda) ke-7 Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tanahlaut Tahun 2024 yang telah diselenggarakan beberapa waktu yang lalu. 

Musyawarah tersebut telah menghasilkan berbagai rumusan strategis yang menjadi arah kebijakan dan langkah kerja MUI Tanahlaut untuk periode kepengurusan yang baru.

Program-program ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan umat tantangan keumatan yang dihadapi saat ini, serta pentingnya sinergi antara MUI dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat. 

Pengurus baru MUI Tala menegaskan siap mengemban amanah ini dan berkomitmen melaksanakan program kerja tersebut dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat dan kemajuan daerah. Juga memohon dukungan DPRD Tala untuk merealisasikan program kerja tersebut. 

Belasan program kerja strategis MUI Tala tersebut yaitu:

• Melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan Kader Ulama (PKU) secara khusus dan ber-kesinambungan melalui pendanaan APBD/non APBD dan bantuan lainnya.
• Melaksanakan pelatihan Dai/Daiyah untuk selanjutnya dikirim/ditugaskan ke daerah 3 T (Terdepan, Terluar, Terkebelakang) dalam satu periode kepengurusan. Pendanaan dari MUI Kabupaten.
• Melaksanakan sosialisasi dan penguatan ekonomi syariah (lembaga keuangan syariah, jaminan produksi, industri halal, wakaf produktif, pembiayaan syariah, dll) dalam rangka pemerataan dan peningkatan ekonomi umat sesuai ketentuan syariah
• Meningkatkan upaya pendataan dan pembinaan para mualaf serta mengantisipasi terjadinya pemurtadan
• Mendata dan mengkaji aliran/paham keislaman yang kemungkinan sesat /menyimpang, dan senantiasa melakukan pembinaan/pelurusan dan atau serta mengkoordinasikannya dengan pihak yang berkompeten.
• Meningkatkan upaya sosialisasi produk-produk fatwa MUI secara kontinyu dan atau kontekstual dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat.
• Melaksanakan kegiatan orientasi dan pembekalan keilmuan keagamaan pada bidang tertentu seperti di kalangan ASN/P3K, pedagang, pengusaha dan lainnya secara berkelanjutan dan reguler dengan melibatkan dari MUI Kecamatan
• Melaksanakan Mudzakarah Masaiil Diniyyah al Waqiiyyah sebagai upaya menjawab permasalahan kekinian dilaksanakan secara regular 3 bulan sekali
• Mengefektifkan peran Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga (KPRK) MUI dalam rangka sosialisasi /pembinaan Keluarga Sakinah dan Generasi Muda serta meningkatkan kemitraan dengan berbagai lembaga terkait.
• Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM yang produk hasil usahanya harus mendapatkan legalisasi fatwa halal oleh MUI dibantu oleh MUI kabupaten dan masing-masing kecamatan.
• Membuat dan merealisasikan buku Sejarah para ulama-ulama Tanahlaut sebagai referensi bagi generasi penerus dan informasi bagi wisatawan religi yang berkunjung ke Tanah Laut. 
• Memprakarsai pendirian perguruan tinggi agama islam sebagai upaya pengaderan ulama dan ilmuwan yang agamis dalam rangka mewujudkan masyarakat Tala yang intelektual dan religius. 
• Memprakarsai pembuatan fasilitas pembelajaran manasik haji dan umrah dalam bentuk ornament/miniature kakbah dan lainnya dalam rangka membantu warga masyarakat Tala lebih memahami dalam pelaksanaan haji dan umrah. 
• Pengembangan dan pembinaan kelembagaan secara administratif tata kelola organisasi MUI di kecamatan sehingga lebih berperan dalam menjaga masyarakat dari penyimpangan ajaran dan aliran sesat. 
• Penguatan kerjasama antara MUI dengan Polres dan BNN di Kabupaten Tala dengan mengintensifkan penyuluhan narkoba secara masif kepada para generasi muda, para pelajar 
• Menguatkan peran MUI dalam peningkatan mutu pendidikan di TK-TPA AIquran dan pondok pesantren dan juga mengupayakan adanya pembelajaran ilmu agama Islam di sekolah-sekolah umum

"Kami menyadari program kerja yang disusun perlu mendapatkan dukungan besar dari semua unsur pemerintahan daerah, masyarakat dan lembaga khususnya DPRD Tala, mengingat program ini bermanfaat besar untuk kemajuan Tala sebagai daerah yang harmonis, aman, tenang dan religius," ucap Syarifuddin.

Pihaknya sangat mengharapkan dukungan dari DPRD Tala untuk penganggaran dana operasional yang representatif sebagaimana yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah. Tidak hanya MUI kabupaten namun juga dukungan dana operasional ke MUI kecamatan. 

"Demikian juga kami mohon dukungan guna memperlancar kegiatan tersebut berupa pengadaan mobil operasional untuk MUI kepada pemerintah daerah," tandasnya.

Pihaknya memiliki harapan besar agar sinergi antara MUI Tala dan DPRD Tala dapat terus terjalin dengan baik dalam mendukung pembangunan keagamaan yang berkelanjutan dan menyentuh langsung kebutuhan umat di daerah ini.

Terkait pelaksanaan program-program kerja tersebut, pihaknya juga memohon dukungan konkret DPRD Tala dalam bentuk dukungan anggaran operasional, pengadaan fasilitas mobil operasional, maupun penyediaan fasilitas kantor sekretariat yang representatif. 

Dukungan tersebut sangat diperlukan agar MUI Tala dapat menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pembinaan umat dan penguatan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.

Sementara itu Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Tala H Khairuddin secara umum menyatakan dukungannya terhadap program-program MUI Tala tersebut.

Terkait belum adanya dana hibah hingga harus berkegiatan secara mandiri, Khairudin mengatakan hal itu akan menjadi amal ibadah sebagaimana motto MUI bekerja ikhlas. Pihaknya pun di lingkungan Kemenag Tala juga biasa iuran dalam melaksanakan kegiatan seperti Maulidan dan lainnya.

Mengenai bantuan mobil operasional dari pemerintah daerah yang secara seremonial replikanya diserahkan saat pelantikan pengurus MUI beberapa waktu lalu, sebutnya, sepengetahuan dirinya memang baru akan dianggarkan pada 2026. 

"Intinya tetap komunikasi dengan pemerintah, insya Allah mobil dan anggaran (hibah) dapat saja. Saya mengajak kawan-kawan MUI Tala untuk husnudzon," ucap Khairuddin.

(banjarmasinpost.co.id/banyu langit roynalendra nareswara)