Lembaga survei IndoStrategi menempatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai kementerian dengan kinerja terbaik dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Posisi berikutnya ditempati oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama yang juga mendapat penilaian positif dari publik. Kementerian yang dipimpin Abdul Mu'ti mendapat skor teratas yakni 3,35, disusul Kemenlu 3,32, dan Kemenag 3,26.
Survei dilakukan oleh IndoStrategi sejak awal September hingga 13 Oktober 2025, dengan menggunakan metode . Sebanyak 424 responden dari 34 provinsi di Indonesia dilibatkan. Para responden dipilih berdasarkan kriteria pendidikan minimal S1 serta memiliki pekerjaan tetap.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung, dengan responden diminta memberi skor terhadap kinerja kementerian. Skala penilaian dibagi menjadi tiga kategori, yakni 0,00-2,00 (kinerja buruk), 2,01-4,00 (kinerja sedang), dan 4,01-5,00 (kinerja baik).
"Berdasarkan grafik di atas, semua kementerian mendapatkan skor kinerja sedang. Namun demikian, terdapat variasi skor. Yang tertinggi adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan skor 3,35," ujar Direktur Riset Ali Noer Zaman, seperti dikutip dari detiknews.
"Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan secara nasional, bisa disimpulkan bahwa rata-rata skor kinerja nasional berada pada kategori sedang dengan (3,07)," lanjutnya.
Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Dapat Respons Positif
Survei ini juga merinci program unggulan pemerintah. Program dengan penilaian tertinggi yakni Pemeriksaan Kesehatan Gratis dengan skor 3,42.
Program lain yang direspons baik yakni Sekolah Rakyat (3,13), Sekolah Unggul Garuda (3,00), Koperasi Merah Putih (2,77), dan Program Tiga Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (2,69). Sementara program Makan Bergizi Gratis berada di urutan terbawah.
"Program Makan Bergizi Gratis (2,68) sebenarnya mendapat apresiasi dari masyarakat karena dinilai sangat membantu terutama untuk mereka yang kurang miskin dan kurang mampu," ujar Ali.
Ia melanjutkan,"Program yang tidak asing di negara maju tersebut memiliki gagasan baik untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Yang perlu dilakukan adalah perbaikan tata kelola dengan melibatkan partisipasi aktif sekolah dalam penyediaan makanan dan kontribusi masyarakat untuk meringankan beban keuangan, sehingga tidak ditanggung sepenuhnya oleh APBN."
