TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jepara, Purwanto menegaskan bahwa penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) harus menjadi prioritas pemerintah daerah. 

Ini ditandaskan Purwanto menyusul banyaknya pengajuan bantuan RTLH dari masyarakat.

“Banyak yang pengajuan bantuan RTLH. Kemarin saja ada seratus lebih masyarakat yang menyampaikan langsung ke saya,” kata Purwanto, Selasa (21/10/2025).

Dia mengungkapkan, berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Jepara, jumlah RTLH di Jepara mencapai sekira 9.000 unit. 

Menurutnya, jumlah tersebut menunjukkan perlunya percepatan program perbaikan rumah warga kurang mampu.

Purwanto menyatakan akan mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi dan pusat.

“Kalau hanya menggantungkan dari APBD, tentu berat. Kami akan coba ajukan ke DPR RI dan DPRD Jateng agar percepatan program RTLH bisa dibantu,” ujarnya.

Dia juga beranggapan, nilai bantuan RTLH saat ini sekira Rp10 juta per unit itu terlalu kecil untuk membangun rumah yang layak.

“Minimal Rp20 juta per unit agar rumah bisa terbangun secara komplit. Kalau Rp10 juta, penerima pasti masih harus menambah, padahal mereka benar-benar tidak mampu,” tegasnya.

Selain persoalan RTLH, Purwanto juga menyoroti kondisi jalan provinsi di Kecamatan Kembang yang menurutnya masih kurang maksimal. 

“Kalau dari Jepara kota sampai Bangsri sudah bagus, tapi yang ke arah Kembang itu masih tambal sulam."

"Kami harapkan jalan itu ditambal hotmix, bukan seadanya,” ucapnya.

Purwanto menambahkan, aspirasi masyarakat terkait RTLH dan jalan provinsi akan terus diperjuangkan agar pembangunan di wilayah utara Jepara lebih merata. (*)