Ringkasan Berita:

• Golkar nyatakan dukungan resmi untuk gelar Pahlawan Nasional Soeharto.
• Berkas usulan sudah diserahkan ke Dewan Gelar oleh Kemensos.
• Penetapan gelar dijadwalkan menjelang Hari Pahlawan 10 November 2025.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Partai Golkar menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar H. M. Soeharto.

Dukungan itu disampaikan oleh Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Golkar, Nurul Arifin, dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

“Kami dari Partai Golkar mendukung penuh penganugerahan gelar kepahlawanan untuk Pak Harto. Beliau berjasa besar menjaga stabilitas nasional dan meletakkan dasar pembangunan ekonomi yang membawa Indonesia ke era kemajuan,” ujar Nurul Arifin.

Soeharto memimpin Indonesia selama 31 tahun, dari 1967 hingga 1998, dan dikenal sebagai tokoh sentral dalam masa Orde Baru.

Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur, dan swasembada beras. Atas capaian tersebut, MPR RI menganugerahkan gelar “Bapak Pembangunan Indonesia” melalui Tap MPR Nomor V/MPR/1983.

Langkah konkret menuju gelar Pahlawan Nasional kini memasuki tahap administratif.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) telah menyerahkan berkas 40 nama tokoh kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon. Nama Soeharto termasuk dalam daftar tersebut.

“Semua nama telah melewati verifikasi mendalam, baik dari aspek jasa maupun pengabdiannya terhadap bangsa,” kata Gus Ipul dalam keterangannya.

Dewan GTK akan menelaah seluruh usulan sebelum diserahkan kepada Presiden untuk keputusan akhir. Penetapan gelar Pahlawan Nasional dijadwalkan diumumkan menjelang peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2025.

Sikap Golkar terhadap Soeharto bukan hal baru. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Soesatyo saat menjabat Ketua MPR RI juga pernah mengusulkan agar Soeharto dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Dukungan itu kini kembali ditegaskan secara institusional oleh partai yang pernah dipimpin langsung oleh Soeharto selama masa Orde Baru.

Meski Soeharto dikenal sebagai tokoh pembangunan, masa pemerintahannya juga diwarnai kritik terhadap praktik otoritarianisme dan pelanggaran hak asasi manusia.

Namun, proses verifikasi gelar Pahlawan Nasional oleh Dewan GTK berfokus pada jasa dan pengabdian terhadap bangsa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penetapan gelar Pahlawan Nasional sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden, setelah menerima rekomendasi dari Dewan GTK yang melakukan kajian multidisipliner.

Publik menanti apakah nama Soeharto akan masuk dalam daftar resmi tahun ini.