SURYA.CO.ID, BANYUWANGI - Dua kali kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Banyuwangi dalam sepekan terakhir menjadi atensi serius pemda. 

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani pun meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengutamakan kualitas makanan agar kasus keracunan tak terulang.

Pada kasus keracunan itu, kedua sekolah mendapat suplai MBG dari SPPG yang berbeda. Salah satu SPPG tersebut telah ditutup sementara, dan satu lagi dalam proses pemeriksaan. 

"Kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar teman-teman pengelola SPPG tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin memang tidak disengaja, tetapi kalau proses dan SOP dijalankan dengan benar, bisa dihindari," kata Ipuk saat meninjau salah satu SPPG di wilayah Kecamatan Giri, Senin (27/10/2025).

Ipuk mengatakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap SPPG harus diterapkan secara baik dan maksimal. Ipuk juga meminta seluruh makanan pada menu MBG yang disajikan harus berkualitas dan higienis.

"Dengan demikian bisa dinikmati anak-anak dengan menu yang bervariasi. Mudah-mudahan program ini bisa terus berjalan dengan baik," harap ipuk.

Pemkab Banyuwangi, lanjut Ipuk, juga mendorong agar semua SPPG di Banyuwangi memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). 

Kementerian Kesehatan dalam keputusannya yang terbaru mewajibkan dapur MBG memiliki SLHS yang diterbitkan pemda setempat.

Selain itu, Ipuk meminta agar sanitasi di SPPG dikelola dengan baik. Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berkoordinasi dengan pengelola dapur MBG terkait pengelolaan limbah.

Menurut Ipuk, MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo untuk mendukung pemenuhan gizi para anak dan siswa. Maka program tersebut harus didukung dengan pelaksanaan yang maksimal.

"Semoga program MBG di Banyuwangi bisa berjalan lancar dan membawa manfaat. Anak-anak bisa menikmati menu-menu yang diberikan tanpa ada lagi isu makanan sisa, makanan dibuang, atau bahkan keracunan," sambungnya.

Kepala Dinkes Banyuwangi, Amir Hidayat mengatakan, dua kasus keracunan yang terjadi telah ditindaklanjuti. SPPG yang menyuplai MBG di dua sekolah telah dihentikan sementara oleh kordinator wilayah BGN, hingga seluruh prosedur dan fasilitas dipenuhi sesuai hasil investigasi.

Berikutnya, proses investigasi juga masih berlangsung di SPPG lain yang menyuplai sekolah tersebut. Dinkes juga mendorong SPPG agar segera memenuhi SLHS. 

Pelatihan-pelatihan untuk penjamah pangan digelar sebagai salah satu syarat didapatkannya SLHS. "Dari 38 SPPG yang beroperasi, 12 sudah menjalani proses sertifikasi SLHS dan siap diterbitkan sertifikatnya. Sisanya masih dalam tahap persiapan atau perbaikan sarana prasarana," ungkap Amir.

Untuk mendapat SLHS, ada tiga komponen yang harus dijalani SPPG. Pertama, para penjamah pangan harus mengikuti pelatihan keamanan pangan dan lulus uji kompetensi.  

Kedua, SPPG telah dinyatakan layak saat inspeksi sanitasi dan kesehatan lingkungan. Yang dicek dalam inspeksi antara lain kualitas air bersih, pengelolaan sampah dan limbah, sirkulasi udara, dan kebersihan peralatan masak.

Ketiga, uji sampel dan pemeriksaan kesehatan. Pengujian dilakukan pada sampel akanan, alat dan penjamah makanan. 

Hal itu untuk memastikan tidak adanya kontaminasi dalam proses memasak menu MBG.  "Pemkab terus memantau dan memfasilitasi pengurusan SLHS," kata Amir. ****