TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) agar menggratiskan bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB) yang selama ini berbayar.
Permintaan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri PKP Maruarar Sirait saat rapat sejumlah menteri bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, (28/5/2025).
Maruarar mengatakan, Presiden memberikan arahan kepadanya agar membuat program yang pro rakyat, termasuk program menggratiskan BPHTB.
"Itu supaya BPHTB biaya perolehan tanah bangunannya, yang tadinya bayar jadi gratis," katanya.
Besaran BPHTB yang harus dibayar ke negara selama ini dihitung menggunakan beberapa variabel seperti tarif pajak sebesar 5 persen dan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).
BPHTB selama ini dikenakan pada perolehan hak atas tanah dan bangunan, seperti hak milik, hak guna usaha, hak pakai, hak guna bangunan, dan sebagainya.
Ketika seseorang membeli rumah, tanah, atau bangunan lainnya, itu termasuk objek BPHTB, yang di antaranya bisa melalui transaksi seperti jual beli, tukar-menukar, hibah, tukar-menukar, warisan, dan berbagai peristiwa hukum lainnya.
Di DKI Jakarta, besaran BPHTB ditentukan oleh Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024.
Maruarar mengatakan, pihaknya terus berusaha membuat program yang berpihak kepada rakyat kecil. Selain BPHTB, Kementerian PKP juga akan menggratiskan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dulu bernama IMB.
"Kemudian, juga PBG-nya, persetujuan bangunan gedung, dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG, itu juga sudah gratis, itu berjalan, dan dimonitor, dibantu oleh Bapak Mendagri. Jadi para Bupati, Wali Kota juga menjalankan itu, dan sudah dijalankan itu," pungkasnya.
Dalam rapat dengan Presiden, Maruarar juga melaporkan serapan anggaran di Kementerian yang dipimpinnya.
"Yang pertama, kami laporkan bahwa serapan anggaran di tempat kami sampai hari ini sudah 70 persen," katanya.
