Jakarta (ANTARA) - Ragam peristiwa yang berkaitan dengan isu hukum terjadi sepanjang Jumat (7/11), dari mulai ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara hingga KPK lakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.
Berikut rangkaian berita hukum yang dirangkum berdasarkan pilihan ANTARA:
1. Pemuda Masjid Dunia minta Polri ungkap motif ledakan di SMAN 72
Jakarta (ANTARA) - Presiden Pemuda Masjid Dunia Said Aldi Al Idrus meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengungkap motif peristiwa ledakan yang terjadi di masjid dekat halaman SMA Negeri 72, Kelapa Gading, Jakarta, Jumat.
Ia menyatakan prihatin dan mengaku sangat terkejut dengan peristiwa tersebut, karena terjadi saat umat Islam sedang melakukan ibadah Shalat Jumat.
2. Wakapolri: Insiden ledakan di SMAN 72 sudah dilaporkan ke Presiden
Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menyebut insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta, Jumat siang, sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Sudah, sudah," kata Wakapolri saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat sore, selepas acara pelantikan ketua dan anggota Komite Percepatan Reformasi Polri.
3. Lodewijk: Polisi akan mintai keterangan 20 korban ledakan SMAN 72
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan polisi akan memintai keterangan 20 korban ledakan di SMAN 72, Jakarta Utara.
Hal tersebut dilakukan untuk mencari tahu tentang kronologi terjadinya ledakan dan apa penyebabnya.
4. KPK: OTT Bupati Ponorogo terkait mutasi dan rotasi jabatan
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terkait mutasi dan rotasi jabatan.
"Mutasi dan promosi jabatan," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
5. Pakar: Komisi Reformasi Polri bentuk kepedulian Presiden kepada publik
Jakarta (ANTARA) - Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan pembentukan dan pelantikan Komisi Percepatan Reformasi Polri pada Jumat merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo Subianto kepada aspirasi publik.
Bawono dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta menilai, langkah Presiden itu patut diapresiasi karena sejalan dengan suara publik, termasuk pegiat demokrasi dan HAM yang selama ini menyerukan pembenahan institusi kepolisian.
