Ringkasan Berita:
- Pemerintah Aceh resmi membuka Aceh Waqf Summit 2025 sebagai forum strategis untuk memperkuat transformasi pengelolaan wakaf.
- Sekda Aceh M Nasir menekankan pentingnya wakaf produktif, penguatan regulasi, digitalisasi, serta penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Wakaf Aceh 2025–2030.
- Forum ini diharapkan melahirkan rekomendasi dan kolaborasi multipihak guna mendorong kemakmuran dan ketahanan ekonomi masyarakat Aceh.
Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Pemerintah Aceh resmi membuka Aceh Waqf Summit 2025 yang digelar di Anjong Moa Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (25/11/2025).
Forum strategis yang mengangkat tema “Kolaborasi Efektif Wakaf Menuju Kemakmuran Aceh” itu dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir. Forum tersebut ditujukan sebagai langkah maju pemerintah Aceh dalam memantapkan transformasi pengelolaan waqaf di Tanah Rencong.
Dalam sambutannya, M. Nasir menyampaikan ucapan selamat datang kepada para narasumber, pakar, akademisi, lembaga filantropi, serta peserta dari kabupaten/kota se-Aceh dan mancanegara.
Ia menegaskan bahwa kehadiran mereka menjadi bentuk komitmen bersama untuk memperkuat agenda besar pengembangan wakaf di Aceh.
“Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan dalam Aceh Waqf Summit 2025. Tema yang kita usung tidak hanya relevan, tetapi mencerminkan tekad bersama untuk menghadirkan peran wakaf secara lebih nyata dalam pembangunan Aceh,” ujar Sekda.
Sekda menyoroti sejarah panjang wakaf dalam peradaban Aceh, mulai dari Wakaf Habib Bugak Asyi hingga ribuan aset wakaf yang menopang layanan pendidikan, keagamaan, dan sosial. Namun, ia menegaskan bahwa tantangan saat ini menuntut pengelolaan yang lebih modern dan terukur.
“Wakaf tidak cukup dikelola secara konvensional dan sporadis. Ia harus produktif, berorientasi hasil, dan mampu menjangkau sektor-sektor ekonomi yang memberi manfaat jangka panjang,” ungkapnya.
Aceh Waqf Summit 2025, kata Sekda, menjadi bagian penting dari Gerakan Aceh Berwakaf yang tengah digencarkan Pemerintah Aceh. Melalui forum ini, pemerintah ingin membangun budaya wakaf yang kuat, memperkokoh kapasitas nazhir, serta mendorong tumbuhnya wakaf produktif.
Sekda juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Aceh saat ini tengah menyusun Rencana Induk Wakaf Aceh dan Peta Jalan Wakaf Aceh 2025–2030 sebagai arah masa depan pengembangan ekosistem wakaf.
“Upaya tersebut akan diperkuat melalui penguatan regulasi, digitalisasi, transparansi, serta penyiapan Dana Abadi Wakaf Aceh yang dikelola Baitul Mal Aceh,” tuturnya.
Seluruh langkah strategis itu, lanjut M. Nasir, dipayungi oleh Instruksi Gubernur Aceh Nomor 03/INSTR/2025 tentang Gerakan Aceh Berwakaf.
Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut M. Nasir menekankan pentingnya kolaborasi multipihak untuk mendorong lahirnya inovasi keuangan sosial Islam.
“Kemakmuran Aceh hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang luas dan bermakna. Inilah perpaduan antara kekayaan tradisi dan inovasi baru yang harus kita bangun,” ujarnya.
Ia berharap Aceh Waqf Summit 2025 ini mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat langsung diimplementasikan, sekaligus melahirkan jejaring kolaborasi baru untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
“Semoga setiap diskusi hari ini memberi arah baru bagi kebijakan wakaf di Aceh dan mempercepat langkah kita menuju Aceh yang lebih makmur dan berdaya saing,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Aceh Waqf Summit 2025 ini menghadirkan narasumber yang cukup kompeten, di antaranya ada Dato’ Zulfikri bin Osman (Ketua Pengarah MARA Malaysia); Dr. KH. Masyhuril Khamis (Ketua Divisi Tata Kelola, Kelembagaan dan Kerjasama, BWI); Mohd Nazri Chik (Group Chief Social Finance Officer, Bank Islam Malaysia Berhad); Tgk. H. Faisal Ali (Ketua MPU Aceh; dan sejumlah narasumber berkompeten lainnya.(*)
