TRIBUNNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk segera melakukan pendataan akses atau jembatan khusus pejalan kaki yang rusak menuju satuan pendidikan di wilayah masing-masing. 

Langkah ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menerima banyak masukan mengenai sulitnya akses bagi anak-anak sekolah, terutama di daerah terpencil.

“Sehingga mereka harus berjuang untuk bisa ke sekolahnya. Ada yang harus melewati sungai, ada yang harus melewati jembatan gantung, tali, yang tidak layak dan membahayakan,” ujar Mendagri Tito Karnavian. 

Hal itu disampaikan Mendagri Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Menangani Keterbatasan Akses atau Jembatan Menuju ke Satuan Pendidikan yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (28/11/2025). Adapun rakor tersebut dihadiri oleh para kepala daerah atau yang mewakili.

Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa Presiden Prabowo sangat tersentuh dengan kondisi jembatan rusak yang banyak digunakan oleh para siswa. Oleh karena itu, rakor tersebut digelar untuk menginventarisasi jumlah jembatan rusak menuju sekolah di seluruh daerah.

“Jembatan yang diperlukan untuk akses anak sekolah yang mereka, baik yang tidak punya jembatan, melewati sungai sehingga harus mereka menyeberang sungai dulu, buka baju, setelah itu baru mereka ke sekolahan, pulang lagi. Kemudian mungkin ada jembatan, tapi tidak layak,” jelas Mendagri Tito Karnavian.

Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo tengah menyiapkan crash program untuk membangun dan memperbaiki jembatan yang menjadi akses utama menuju sekolah. Program ini menggunakan dana cadangan pemerintah pusat, sehingga tidak membebani APBD. Namun, pelaksanaannya membutuhkan dava akurat dari tiap daerah.

Pendataan dilakukan terhadap jembatan yang rusak, tidak layak, belum tersedia, hingga akses ekstrem yang harus dilalui siswa seperti sungai atau jurang. Data tersebut akan dilaporkan ke Presiden Prabowo sebagai dasar penugasan kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan pembangunan maupun perbaikan. 

“Saya mohon untuk rekan-rekan, segera melakukan cek lapangan, bisa melibatkan kepala desa, bisa melibatkan camat, untuk mendata, dan nanti kita sudah siapkan formulir,” tegasnya.

Data tersebut harus disampaikan ke Kemendagri paling lambat 4 Desember 2025 sebelum selanjutnya diteruskan kepada Presiden Prabowo. Mendagri Tito Karnavian juga meminta para kepala daerah untuk berkoordinasi dengan jajarannya guna mempercepat proses pendataan tersebut. 

“Pada tanggal 4 (Desember 2025), saya akan cek secara langsung daerah mana yang sudah mengirimkan dan mana yang belum,” tutupnya.