SURYA.CO.ID - Video hingga foto banjir bandang membawa ribuan gelondongan kayu di wilayah di Sumatera, Viral di media sosial.
Banyak pihak menyoroti asal usul kayu gelondongan dalam banjir Sumatera tersebut, termasuk anggota DPR RI Daniel Johan.
Kayu-kayu besar terlihat mengapung tanpa kulit terbawa arus, diduga bukan sekedar pohon tumbang.
Sejumlah organisasi lingkungan menilai kayu gelondongan itu juga sisa penebangan hutan yang sudah lama menumpuk di kawasan hulu.
Organisasi lingkungan seperti WALHI menyebut material kayu yang ikut hanyut diduga kuat berasal dari praktik pembalakan, termasuk aktivitas illegal logging yang meninggalkan potongan-potongan kayu di ruang terbuka.
Menurut penjelasan WALHI, tekanan pada hutan di Sumatera, khususnya bentang alam Harangan Tapanuli, berasal dari maraknya pembukaan lahan oleh berbagai perusahaan.
Akibatnya, fungsi hidrologis hutan sebagai penyerap air menurun drastis dan membuat banjir membawa material kayu dalam jumlah besar.
Kayu-kayu besar tanpa kulit terseret banjir dan memperparah dampak bencana.
Dalam unggahan resmi di akun Instagram WALHI Sumut @walhisumut, lembaga itu menyebut ada tujuh perusahaan yang mengoperasikan kegiatan di sekitar wilayah tangkapan air DAS Batang Toru. Tujuh korporasi tersebut meliputi:
1. Tambang emas PT Agincourt Resources (Martabe) di Tapanuli Selatan
2. PLTA North Sumatera Hydro Energy di Tapanuli Selatan
3. PT Pahae Julu Micro-Hydro Power (PLTMH)
4. PT SOL atau PT SOL Geothermal Indonesia di Tapanuli Utara
5. Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) PT Toba Pulp Lestari di Tapanuli Utara
6. Perkebunan Sawit PT Sago Nauli di Tapanuli Tengah
7. Perkebunan Sawit PTPN III Batang Toru di Tapanuli Selatan
WALHI Sumut menegaskan perlunya pemerintah meninjau ulang seluruh izin perusahaan yang beroperasi di kawasan Harangan Tapanuli, sebuah hutan larangan yang secara tradisional dikelola masyarakat, baik secara komunal maupun pribadi, dan umumnya diwariskan turun-temurun.
Sebagai salah satu jaringan dari 28 cabang WALHI di seluruh Indonesia, organisasi ini menyoroti bahwa lemahnya pengawasan terhadap tata kelola hutan menjadi pemicu kerentanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi.
Baca juga: Kronologi Hilangnya Ipda Angga Mufajar Diterjang Banjir Bandang, Rekannya Ditemukan Meninggal Dunia
Melihat besarnya dampak banjir, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan turut mendesak pemerintah mengusut tuntas asal kayu gelondongan tersebut.
Ia menilai fenomena yang viral di masyarakat itu tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan resmi.
"Itu sudah sangat viral ya, seluruh warga melihat dan terheran-heran bagaimana bencana banjir bukan hanya air, tetapi bahkan dipenuhi oleh begitu banyak kayu. Untuk menjawab keheranan tersebut dan menunjukkan keseriusan, kita mendorong pemerintah segera membentuk tim investigasi," ujar Daniel, Sabtu (29/11/2025) dikutip SURYA dari Tribunnews.com.
Daniel menekankan bahwa penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana terkait peristiwa tersebut.
"Tim harus menelusuri dari mana kayu-kayu itu sampai bisa hanyut segitu banyaknya. Apakah ada penebangan illegal logging? Siapa yang pelakunya? Seberapa besar hutan alam yang dirusak? Dan segera lakukan tindakan tegas terhadap pelanggar yang ada," tegasnya.
Ia juga memastikan Komisi IV DPR RI akan memanggil kementerian terkait dalam Rapat Kerja mendatang.
Menurutnya, Kementerian Kehutanan harus menjadi pihak utama yang memimpin investigasi ini dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan konkret.
