TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi salah satu strategi kunci pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan target 8 persen.
Terget tersebut digenjot melalui hilirisasi sumber daya alam, peningkatan nilai tambah industri dalam negeri, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.
“Belanja pemerintah yang besar, ketika dikombinasikan dengan penguatan TKDN, dan sistem pengendalian yang efektif, dapat menjadi instrumen strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional,” ujar Direktur Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi, Airyn Saputri Harahap, dikutip Selasa (16/12/2025).
Ia menyebut, Kementerian PU memiliki peran strategis sebagai enabler pertumbuhan ekonomi, dimana fokus utamanya bukan pada investasi infrastruktur PU, tetapi bagaimana infrastruktur tersebut menciptakan efisiensi investasi di sektor produktif (industri/pariwisata/dan lainnya), turut serta mendukung pengentasan kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Peran tersebut tersarikan dalam Tri Asa Pembangunan Infrastruktur, atau PU 608 sebagai arah baru pembangunan infrastruktur nasional yang lebih efisien, inklusif, serta berdampak nyata bagi masyarakat melalui pengurangan tingkat kemiskinan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca juga: GIAMM Minta TKDN Mobil Listrik Diperketat Agar Lokalisasi Tak Hanya Sekadar Assembling
Ia pun menyampaikan, infrastruktur yang dibangun dengan orientasi nilai tambah domestik dan efisiensi sektor produktif, berkontribusi pada penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang merupakan indikator kunci efisiensi investasi nasional.
Penurunan ICOR menjadi prasyarat struktural bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen secara berkelanjutan.
Melalui pendekatan ini, belanja infrastruktur Kementerian PU diarahkan agar semakin produktif, transparan, dan berdampak.
Atas serangkaian langkah tersebut, Kementerian PU meraih Penghargaan Penggunaan Produk dalam Negeri (P2DN) tahun 2025 dengan kategori “Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Belanja Terbesar”.
Baca juga: Reformasi Aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri, Pencantuman Logo TKDN Bersifat Opsional
Penghargaan tersebut diberikan pada acara Business Matching Belanja PDN 2025 yang diselenggarakan di Ruang Garuda Gedung Kementerian Perindustrian (15/12/2025).
"Penghargaan tersebut mencerminkan konsistensi kebijakan Kementerian PU dalam mengarahkan belanja infrastruktur skala besar agar selaras dengan agenda industrialisasi nasional dan pertumbuhan ekonomi inklusif," paparnya.
