TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Nasir Djamil meminta pemerintah pusat tidak mempersulit masuknya bantuan dari luar negeri yang datang untuk membantu rehabilitasi Aceh pasca banjir bandang akhir November 2025 lalu.
Pernyataan ini disampaikan Nasir Jamil yang juga legislator asal Aceh tersebut menanggapi surat permintaan bantuan yang dikirim Pemerintah Provinsi Aceh kepada UNDP dan UNICEF, dua lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk para korban banjir.
"UNDP dan UNICEF itu setiap tahunnya punya program di Aceh. Karena itu, sangat wajar kalau pemerintah Aceh menyurati kedua lembaga yang di bawah naungan PBB itu untuk membantu menanggulangi paska bencana di Sumatera dan Aceh khususnya," kata Nasir Djamil saat dimintai tanggapannya, Selasa (16/12/2025).
Dia menegaskan, permintaan bantuan oleh Pemprov Aceh kepada UNDP dan UNICEF bukanlah dimaksud untuk menyudutkan pemerintah pusat karena semata-mata atas dasar kemanusiaan.
"Surat itu mengandung misi kemanusiaan. Bukan ingin mengatakan bahwa Pusat tidak sanggup menangani tiga provinsi yang mengalami banjir besar dan tanah longsor. Indonesia memliki sila kedua dalam Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab," ucap dia.
Dia berharap Pemerintah Pusat bisa memahami langkah yang diambil oleh Gubernur Aceh yang menyurati kedua lembaga itu. Saat ini ada beberapa kelompok masyarakat di luar Indonesia yang ingin datang membawa bantuan.
"Solidaritas kemanusiaan antar warga negara tidak mungkin dicegah. Pusat harus memfasilitasi agar rakyat Aceh merasa terhibur dibantu oleh saudara-saudaranya setanah air dan juga dari luar negeri," tandas dia.
Mengenai permintaan bantuan PBB tersebut sebelumnya disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, Minggu (14/12/2025).
"Secara khusus Pemerintah Aceh resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF," kata Muhammad dalam keterangan tertulis.
Baca juga: Layanan Hemodialisis ke Ratusan Pasien Terkendala Pasokan Listrik
Menurut dia, selain telah menyurati dua lembaga tersebut saat ini juga tercatat sekitar 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya sudah berada di Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan insternasional.
"Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini," ujarnya.
Menanggapi permintaan tersebut, perwakilan PBB di Indonesia menyatakan terus memantau situasi secara seksama dan tetap terlibat aktif bersama pemerintah Indonesia dalam mengawal respons darurat di provinsi terdampak.
"Di lapangan, PBB telah mendukung upaya pemerintah melalui bantuan teknis sesuai dengan mandat program-program yang tengah berlangsung di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta bantuan di tingkat nasional melalui kementerian terkait. PBB siap untuk memperkuat dukungan tersebut dengan terus bekerja sama secara erat dengan pemerintah," tulis perwakilan PBB dalam pernyataan tertulis diterima Tribunnews, Senin.
Baca juga: Pasokan Listrik Terbatas Pascabencana di Sumatera, Ratusan Pasien Gagal Ginjal Tertunda Cuci Darah
Sementara itu, UNDP Indonesia juga telah menerima permintaan resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada Minggu (14/12/2025).
UNDP tengah melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik yang dapat diberikan kepada pihak-pihak nasional yang terlibat dalam penanganan, serta masyarakat yang terdampak seiring dengan mandat UNDP mengenai pemulihan dini (early recovery).
Sementara itu, UNICEF juga menyampaikan simpati yang mendalam kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
UNICEF juga telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta, melalui koordinasi dengan otoritas terkait, untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah.
Sejak awal terjadinya banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, UNICEF bersama dengan badan-badan PBB lainnya telah bekerja secara erat dengan pemerintah di tingkat nasional dan subnasional serta para mitra dalam mendukung upaya respons darurat.
Tim UNICEF di Kantor Lapangan Aceh telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.
"UNICEF tetap berkomitmen penuh dan siap memberikan dukungan lebih lanjut terhadap respons yang dipimpin oleh pemerintah, melalui koordinasi yang erat dengan otoritas terkait," tulisnya.
