- Polemik muncul seusai Pemerintah Aceh dikabarkan mengirim surat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meminta bantuan terkait bencana banjir dan longsor.

Informasi ini disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, pada Minggu (14/12/2025), yang menyebut surat dikirim kepada dua lembaga di bawah PBB, yakni UNDP dan UNICEF.

Alasannya lantaran skala bencana telah bersifat nasional serta merujuk pengalaman bantuan internasional saat tsunami Aceh 2004.

Namun, pernyataan itu dibantah Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) pada Selasa (16/12/2025), yang menegaskan tidak pernah mengirim atau mengetahui surat permohonan bantuan ke PBB.

Muhammad MTA lantas memberikan klarifikasi, yakni surat tersebut ditujukan kepada lembaga-lembaga yang berada di Indonesia, bukan langsung ke PBB.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi I Dave Laksono menilai langkah Pemprov Aceh harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat agar tidak menimbulkan polemik diplomatik.

Sementara itu, PBB, UNDP, dan UNICEF menyatakan telah menerima komunikasi dari Pemerintah Aceh dan saat ini terus memantau bentuk dukungan yang dapat diberikan.