TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Makassar tahun 2025 mencapai 81,761 persen. 

IKM diukur dari sembilan unsur pelayanan. 

Mulai dari persyaratan pelayanan, sistem mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya, produk spesifikasi layanan.

Selanjutnya kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, hingga pengaduan saran dan masukan. 

Unsur layanan tersebut dinilai dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Makassar. 

Hasil survei ini dipaparkan Direktur Parameter Publik Indonesia (PPI) Ras MD dalam Refleksi Akhir Tahun Pemerintah Kota Makassar di Hotel Novotel Grand Shayla Makassar, Jl Chairil Anwar, Rabu (17/12/2025). 

Pemaparan Ras MD disambut antusias peserta forum. 

Masing-masing organisasi perangkat daerah menunggu hasil atau nilai pelayanan publik yang dilakukan dalam kurun waktu satu tahun (2025). 

Perangkat daerah yang masuk kategori baik mendapat respon tepukan tangan. 

Sementara OPD dengan layanan atau IKM buruk mendapat sorakan. 

Ras memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas pelayanan publik di 110 unit kerja Pemerintah Kota Makassar. 

Katanya, survei ini menjadi cerminan penting atas persepsi masyarakat terhadap kinerja birokrasi dan pelayanan publik di kota metropolitan terbesar di Indonesia Timur.

Untuk urusan pemerintahan, Kecamatan Manggala, Tamalate, Biringkanaya dan Tamalanrea masuk kategori kurang baik. 

Perangkat daerah dengan urusan pilihan, Dinas Perikanan dan Pertanian juga dinilai kurang baik berdasarkan penilaian masyarakat. 

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga tercatat sebagai OPD kategori kurang baik untuk jenis urusan wajib non pelayanan dasar. 

Sementara kategori kurang baik untuk jenis urusan wajib pelayanan dasar didapatkan oleh Dinsas Pendidikan dan beberapa Puskesmas. 

Sebagian besar unit kerja menunjukkan kinerja memuaskan. 

Sejumlah SKPD dan kecamatan berhasil meraih predikat Sangat Baik menunjukkan kualitas pelayanan yang prima dan kepuasan tinggi dari masyarakat. 

Beberapa di antaranya Dinas Pemuda dan Olahraga 92,6 persen, Dinas Ketahanan Pangan 92,3 persen, Dinas Koperasi, UKM 90,7 persen.

Kemudian Bagian Perekonomian 95,2 persen, Bagian Organisasi 92,1 persen, Bagian Administrasi Pembangunan 90,7 persen, Bagian Perencanaan dan Keuangan 88,8 persen.

Kecamatan Ujung Tanah 96,3 persen, Kecamatan Tallo 92,2 persen dan Badan Kesbangpol Daerah 89,8 persen.

Capaian ini menjadi bukti bahwa transformasi pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat bukanlah hal yang mustahil.

Ras memaparkan, survei ini menggunakan metode purposive sampling, dengan responden yang merupakan pengguna langsung layanan di unit pelayanan publik. 

Jumlah responden mencapai 3.566 orang, yang tersebar di berbagai unit kerja seperti dinas, badan, bagian, kecamatan, dan puskesmas. 

Penilaian IKM menggunakan Nilai Interval Konversi (NIK) dengan empat kategori mutu. 

Sangat Baik (A): 88,31- 100,00, Baik (B): 76,61-88,30, Kurang Baik (C): 65,00- 76,60 dan Tidak Baik (D): 25,00-64,99

"Hasil survei ini diharapkan menjadi dasar rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kota Makassar," ujarnya. 

“Indeks Kepuasan Masyarakat ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan nyata dari pengalaman warga dalam mengakses layanan publik. Kami berharap hasil ini dapat mendorong peningkatan kualitas layanan, memperkuat inovasi, dan memastikan transformasi Makassar menuju kota yang inklusif, nyaman, dan berdaya saing,” sambung Ras.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan hasil survei kepuasan masyarakat yang dipaparkan dalam Refleksi Akhir Tahun Pemerintah Kota Makassar 2025 bukan untuk mencari siapa yang benar maupun salah, melainkan sebagai alat ukur atas kinerja pemerintahan selama ini.

"Ukuran ini akan memberikan kita gambaran seperti apa model dan business model yang akan kita lakukan ke depan," jelasnya. 

"Mungkin nanti akan ada yang protes, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi saya ingin sampaikan, ini bukan final, ini adalah landasan untuk kita berpikir dan bekerja lebih baik lagi," lanjut Appi.

Ia menekankan, refleksi dan hasil survei tersebut menjadi pijakan penting untuk memperbaiki seluruh tatanan pemerintahan, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, banyak hal penting yang perlu dicermati dan ditelaah secara bersama-sama oleh seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar. Karena itu, Munafri meminta seluruh peserta untuk mengikuti rangkaian kegiatan hingga selesai.

"Saya harap pagi hari ini Bapak Ibu sekalian tidak meninggalkan tempat sampai acara selesai, karena banyak sekali hal penting yang harus kita perhatikan bersama. Acara ini benar-benar penting," tegasnya.

Munafri menambahkan, refleksi akhir tahun bukan hanya forum evaluasi, tetapi juga ruang pembelajaran agar seluruh perangkat daerah mampu beradaptasi dan berinovasi menghadapi tantangan pembangunan ke depan. (*)