TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat, perlu terus dikolaborasikan untuk mensukseskan program satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) satu desa dampingan.
Menurut Taj Yasin, program satu OPD satu desa dampingan telah berjalan selama lima tahun dan menjadi bagian dari upaya menuju visi Indonesia Emas 2045.
Di mana, sejak 2019 hingga 2025, sudah ada 452 desa dampingan di 18 kabupaten prioritas yang telah dilakukan pendampingan.
Karena itu, Ia menekankan pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya berfokus di wilayah perkotaan, melainkan harus dimulai dari desa.
Menurutnya, desa merupakan penopang utama ketahanan pangan dan fondasi ekonomi daerah.
“Kalau ekonomi desa semakin baik, maka dampaknya juga akan baik bagi perkotaan,” kata Taj Yasin saat Rapat Evaluasi Desa Dampingan Tahun 2025 dan Koordinasi Rencana Desa Dampingan Tahun 2026 di Gedung Merah Putih, kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu, 17 Desember 2025.
Baca juga: Insentif Guru Ngaji: Negara Hadir Menjaga Asa Penjaga Cahaya
Taj Yasin yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Jawa Tengah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang selama ini menjadi penggerak program desa dampingan.
“Apresiasi kepada bapak ibu sekalian yang menjadi penggerak agar desa-desa itu mandiri dan sukses, termasuk masyarakatnya, sehingga kemiskinan bisa kita turunkan secara masif,” ujar dia.
Menurutnya, tagline Ngopeni Nglakoni merupakan komitmen nyata Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk benar-benar hadir di tengah masyarakat. Setiap persoalan dan aduan warga, kata dia, harus direspons dan ditindaklanjuti secara konkret.
“Ngopeni Nglakoni ini bukan sekadar slogan. Kita harus benar-benar mengopeni masyarakatnya, dan apa yang menjadi aduan harus kita lakoni,” tegasnya.
Dalam pelaksanaan program desa dampingan, terdapat sembilan metode intervensi penanggulangan kemiskinan yang melibatkan berbagai sumber pendanaan, mulai dari Corporate Social Responsbility (CSR) perushaan, Banznas, hingga APBN yang disalurkan langsung ke pemerintah desa.
Saat ini, ratusan desa dampingan di Jawa Tengah telah menunjukkan perbaikan signifikan. Pada 2026, program desa dampingan masih akan difokuskan di 16 kabupaten, dengan harapan pada 2027 angka kemiskinan ekstrem dapat kembali ditekan.
Baca juga: Sistem Gaji Tunggal ASN Siap Diterapkan 2026? DPR Singgung Aturan Teknis
Tercatat, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah saat ini berada di angka 9,48 persen, dan ditargetkan dapat terus diturunkan hingga menyentuh angka 9 persen.
Berbagai program intervensi telah dilaksanakan, di antaranya pembangunan 4.636 unit rumah tidak layak huni (RTLH), 7.523 unit jamban, serta penyediaan listrik murah bagi 1.292 kepala keluarga. Program lain meliputi pembangunan jaringan air bersih, sarana prasarana umum, infrastruktur jalan dan jembatan desa, hingga program sosial di bidang pendidikan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah, Gunawan Sudarsono, menjelaskan kegiatan ini tidak hanya mengevaluasi pelaksanaan desa dampingan tahun 2025 dan rencana 2026, tetapi juga menjadi ajang publikasi panduan pelaksanaan program satu OPD satu desa dampingan menuju desa yang lebih berdaya.
“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan peran CSR perusahaan maupun perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui program desa dampingan,” ujarnya. (*)
