BANGKAPOS.COM--Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan alasan pemerintah pusat tidak menetapkan rangkaian banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera sebagai bencana nasional.
Sikap tersebut disampaikan di tengah desakan Koalisi Masyarakat Sipil bersama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang meminta pemerintah pusat mengambil alih penanganan dengan status nasional.
Desakan itu muncul menyusul bencana hidrometeorologis yang melanda sejumlah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025.
Skala kerusakan, tingginya jumlah korban jiwa, serta wilayah yang masih terisolasi dinilai telah melampaui kapasitas pemerintah daerah.
Namun Presiden Prabowo menegaskan bahwa kondisi di lapangan masih dalam batas kendali pemerintah.
“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan banyak bantuan. Ini hanya tiga provinsi dari 38 provinsi, jadi situasi terkendali. Saya monitor terus,” kata Prabowo, Selasa (16/12/2025).
Menurut Prabowo, penanganan bencana tetap berjalan optimal meski tanpa status nasional.
Pemerintah pusat telah mengerahkan berbagai sumber daya dan menyiapkan langkah pemulihan jangka pendek hingga jangka panjang.
Ia juga menyebut akan segera membentuk badan atau satuan tugas khusus yang fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak, termasuk pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
“Kita sudah rencanakan pembentukan satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Hunian-hunian sementara dan hunian tetap akan segera dibangun,” ujar Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengungkapkan bahwa sejumlah kepala negara sahabat telah menawarkan bantuan kemanusiaan.
Namun tawaran itu ia tolak dengan alasan pemerintah Indonesia masih mampu menangani bencana secara mandiri.
“Saya ditelepon banyak pimpinan negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih atas perhatiannya, kami mampu, Indonesia mampu mengatasi ini,” tegasnya.
Meski demikian, pemerintah memastikan akan terus memantau perkembangan situasi dan menjamin seluruh korban bencana mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.
Di tengah upaya penanganan bencana, aksi pengibaran bendera putih oleh warga Aceh memicu perhatian publik.
Bendera putih terlihat berkibar di sejumlah titik di sepanjang jalan lintas nasional Banda Aceh–Medan pada Minggu (14/12/2025), khususnya di Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara.
Seorang warga Aceh Timur, Bakhtiar, menyebut pengibaran bendera putih sebagai simbol keputusasaan warga yang merasa tidak lagi sanggup bertahan akibat minimnya bantuan.
“Kami sekarang menyerah dan tak sanggup lagi. Kami sangat butuh bantuan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyatakan keyakinannya bahwa Pemerintah Aceh masih memiliki kapasitas untuk menangani bencana, dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
“Saya percaya Pak Gubernur masih cukup kuat. Pemerintah daerah bekerja dengan baik, didukung pemerintah pusat,” kata Gus Ipul saat menyerahkan bantuan kemanusiaan di Aceh.
Ia juga mengajak semua pihak untuk memperkuat kolaborasi dan tidak saling menyalahkan.
“Mari kita gandeng tangan, kita tanggulangi bersama-sama. Insyaallah bisa kita atasi dengan kerja sama yang kuat,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengaku tidak mengetahui maksud maupun pihak yang menginisiasi pengibaran bendera putih tersebut.
“Saya tidak terkopi itu. Apa maksud mereka? Itu di luar jangkauan kita,” kata Mualem.
Ia menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bagian dari kebijakan pemerintah daerah dan tidak pernah ada arahan resmi terkait pengibaran bendera putih.
“Siapa yang perintah itu? Apa maksudnya?” ucapnya heran.
Mualem juga menegaskan posisi Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kita sudah jelas, Aceh dalam NKRI,” tegasnya.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan dampak bencana di Sumatera tergolong besar.
Hingga pertengahan Desember 2025, tercatat lebih dari 1.000 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya masih dinyatakan hilang akibat banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi.
Rincian korban jiwa berdasarkan provinsi meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan Aceh menjadi wilayah terdampak paling parah.
Jumlah pengungsi masih mencapai ratusan ribu jiwa, sementara puluhan kabupaten terdampak dan ratusan ribu rumah mengalami kerusakan.
Memasuki pekan ketiga pasca-bencana, sejumlah wilayah di Aceh masih terisolasi akibat akses darat terputus.
Bantuan yang belum merata membuat sebagian warga penyintas terancam kelaparan dan rentan terhadap wabah penyakit.
Pemerintah menyatakan data korban dan dampak bencana masih terus diperbarui, seiring upaya evakuasi, distribusi bantuan, serta pemulihan infrastruktur yang masih berlangsung.
Update korban banjir di Sumatera
Data terkait banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera terus diperbarui oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Data BNPB tersebut berisi jumlah korban jiwa, korban hilang, dan korban luka-luka.
Sampai dengan hari Senin (14/12/2025) malam, BNPB mencatat korban jiwa mencapai 1.030 jiwa dan korban hilang ada 206 orang.
Jumlah ini berasal dari hasil rekapitulasi korban di tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Rincian jumlah korban jiwa akibat banjir Sumatera berdasarkan provinsi:
Adapun korban hilang saat ini menjadi 206 orang.
Sementara itu, jumlah pengungsi menurun dari 624.670 jiwa menjadi 608.940 orang.
Jumlah pengungsi terbesar masih di Aceh yakni sebanyak 572.862 jiwa
Dalam situs Pusdatin BNPB juga disampaikan data rumah rusak sebanyak 186.488.
Kemudian, sebanyak 52 kabupaten terkena dampak.
Data ini masih terus diperbarui oleh BNPB secara berkala.
(Tribunnews.com/Rizki A.) (SerambiNews.com/Hendri Abik/Rianza Alfandi/Kompas.com/Bangkapos.com)
