TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koperasi dinilai memiliki potensi sebagai sistem fiskal mikro yang mampu memperkuat ketahanan sosial-ekonomi lokal secara sistemik.

Di tengah derasnya arus kapitalisme global, Indonesia membutuhkan fondasi ekonomi yang kokoh, berkeadilan, dan berpihak pada rakyat.

Pengamat ekonomi dari Center for Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri menyebut Koperasi Merah Putih yang digarap pemerintah bukan sekadar wadah transaksi, melainkan simbol demokrasi ekonomi.

Koperasi Merah Putih adalah gerakan ekonomi rakyat berbasis desa yang diluncurkan pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui prinsip gotong royong, kemandirian, dan kepemilikan bersama.

Program ini resmi dicanangkan pada Juli 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan target lebih dari 80.000 unit koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Namun, Deni mencatat sejumlah tantangan yang kerap mengganjal penguatan koperasi di Indonesia.

"Misalnya, stagnasi partisipasi generasi muda, distribusi SHU (Sisa Hasil Usaha) yang tidak adil, dan minimnya inovasi usaha menjadi tantangan utama. Terlebih lagi tidak adanya dukungan," katanya, Kamis (18/12/2025).

Baca juga: Koperasi Kini Bisa Kelola Tambang, LPDB Siap Berikan Dukungan Dana Bergulir

Hal itu, menurut Deni, yang membuat koperasi hingga hari ini masih berjalan di pinggir jalan pembangunan.

Ia mendorong Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk lebih memberikan dukungan kepada koperasi.

Jika itu terjadi, kata Deni, potensi koperasi sebagai sistem fiskal mikro yang mampu memperkuat ketahanan desa dan komunitas akan benar-benar terwujud.

"Kebijakan Pro-Koperasi adalah langkah yang tepat. Pemerintah sebenarnya telah menapaki jalur yang benar dengan memberikan ruang lebih besar bagi koperasi," imbuhnya.

Ia mengungkapkan, subsidi modal, insentif pajak, hingga digitalisasi koperasi mulai diperkenalkan. Kebijakan ini patut diapresiasi karena menandai keberpihakan negara terhadap ekonomi rakyat.

Baca juga: Menkop Jajaki Peluang Koperasi Merah Putih Bangun Perumahan Prajurit TNI

Namun, kebijakan yang baik akan kehilangan daya dorong jika tidak didukung oleh kelembagaan yang kuat.

Deni membayangkan jika Menteri Koperasi (Menkop) juga menjabat sebagai Ketua DEN. Maka, arah kebijakan ekonomi nasional akan lebih berpihak pada koperasi, bukan oligarki.

"Perlu diingat, Menkop memiliki penelitian akan koperasi yang sangat state of the art. Sinergi ini akan menciptakan ekosistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan amanat konstitusi," kata Deni.

Selama ini, kata dia, oligarki ekonomi menjadi tembok besar yang menghalangi perkembangan koperasi. Kebijakan yang berpihak pada segelintir pemilik modal besar membuat koperasi kehilangan daya saing.

"Padahal, koperasi memiliki potensi besar untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi bangsa," pungkasnya.

80 ribu gerai koperasi

Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, belum lama ini optimistis target pembangunan 80.000 gerai dan gudang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDKMP) tercapai pada tahun depan.

Keyakinan itu muncul seiring makin banyaknya pihak yang terlibat dalam proyek besar tersebut, mulai dari PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), TNI, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), perguruan tinggi, hingga pelaku usaha lokal.

Capaian pembentukan badan hukum lebih dari 80.000 Kopdes Merah Putih pada Maret 2025 lalu menjadi fondasi utama.

Namun demikian, kini tantangannya meningkat karena pemerintah harus membangun fisik gerai, melatih pengelola, dan mempersiapkan mitigasi serta pengawasan secara paralel.

“Nah sekarang bangun fisik dan ngelatih dan mempersiapkan proses mitigasi dan pengawasannya dilakukan secara paralel, tingkat kesulitannya lebih tinggi,” ujar Ferry dalam program Filonomics yang disiarkan di kanal YouTube Kompas.com, pertengahan November silam.

"Tapi karena makin banyak pihak yang terlibat bekerja sama, saling memperkuat, saya sih sementara ini yakin. Dan harus yakin karena memang kalau sudah diberikan tanggung jawab oleh Presiden, menurut saya kita harus bekerja sepenuhnya untuk menyelesaikan target,” paparnya.

Ia menggambarkan perubahan besar yang terjadi ketika 80.000 gerai dan gudang Kopdes nantinya berdiri di desa-desa.

Menurut Ferry, Kopdes Merah Putih didesain tidak hanya sebagai tempat jual beli barang kebutuhan, tetapi juga menjadi pusat ekonomi baru di desa.