TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perusahaan asal Belgia menjajaki partisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Hal itu terungkap ketika Duta Besar Belgia untuk Indonesia, H.E. Frank Leon L. Felix, melakukan kunjungan langsung ke IKN pada 15–16 Desember 2025. Menurut Felix, berbagai informasi yang selama ini beredar mengenai pembangunan IKN tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi realita kawasan Nusantara.

"Sebelumnya kami banyak mendengar berbagai informasi dari media. Karena itu, kami ingin melihat langsung perkembangan pembangunan IKN. Ternyata, kami melihat progres pembangunan yang luar biasa,” katanya dikutip dari siaran pers pada Kamis (18/12/2025).

Menurut dia, kunjungan ini membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara Belgia dan Indonesia termasuk potensi keterlibatan perusahaan asal Belgia dalam pembangunan IKN.

"Otorita IKN memberikan kami banyak sudut pandang, khususnya terkait bagaimana kita dapat saling bekerja sama ke depan," ujar Felix.

"Kerja sama lintas negara sangat memungkinkan, terutama apabila perusahaan Belgia dapat mengambil bagian dalam pembangunan ini,” sambungnya.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Aswin Grandiarto Sukahar, menyampaikan bahwa pembangunan IKN saat ini telah memasuki tahap kedua. Pada fase ini, Otorita IKN mulai membangun kawasan legislatif dan yudikatif yang ditargetkan rampung pada akhir 2027.

Baca juga: PTPP Tandatangani Tiga Kontrak Besar Proyek Kelembagaan Negara di IKN, Dibiayai APBN

Kawasan diplomatic compound akan berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, berdekatan dengan area proyek legislatif di sisi selatan kawasan tersebut. "Kawasan ini disiapkan sebagai bagian dari ekosistem pemerintahan di Nusantara,” kata Aswin.

Progres Terkini Pembangunan Tahap

Saat ini, sudah ada 26 dari total 28 paket pekerjaan Tahap 2 (2025–2028) yang telah ditandatangani. Pengerjaan tahap 2 terdiri dari 14 paket pembangunan fisik dan 12 paket manajemen konstruksi/supervisi.

Berikut enam paket supervisi yang baru ditandatangani pada Selasa (16/12/2025):

1. Supervisi pembangunan jalan kawasan kompleks legislatif, dengan dukungan 28 personel dan masa kerja mulai Desember 2025 hingga Oktober 2027 dengan kerja sama operasi (KSO) PT. Agrinas Jaladri Nusantara (Persero), PT. Formasi Empat Polaselaras Konsultan dan PT. Aksara Karya Konsultan.

2. ⁠Supervisi pembangunan jalan kawasan kompleks yudikatif, melibatkan 23 personel dengan masa kerja Desember 2025 sampai Desember 2027 dengan KSO PT. Perentjana Djaja dan PT. Disiplan Consult.

3. ⁠Supervisi pembangunan jalan kawasan pendukung, dengan 25 personel dan masa kerja Desember 2025 hingga Desember 2027 dengan KSO PT. Formasi Empat Polaselaras Konsultan, PT. Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) dan PT. Pola Teknik Konsultan.

Baca juga: Bandara Internasional Nusantara di IKN Bakal Layani Penerbangan Komersial

4. ⁠Supervisi pembangunan Embung 1B, melibatkan 36 personel dengan masa kerja Desember 2025 sampai November 2027 dengan KSO PT. Rayakonsult dan PT. Caturbina Guna Persada.

5. ⁠Supervisi pembangunan Embung 1C, dengan 36 personel dan masa kerja Desember 2025 hingga November 2027 dengan KSO PT. Mitra Utama Kenzo, PT. Agrinas Palma Nusantara (Persero) dan PT. Antusias Raya.

6. ⁠Supervisi pembangunan kolam retensi, melibatkan 34 personel dengan masa kerja Desember 2025 sampai November 2027 dengan KSO PT. Rayakonsult, PT. Hilmy Anugerah dan PT. Caturbina Guna Persada.

Seluruh paket supervisi tersebut melibatkan tenaga ahli dan tenaga pendukung yang bertugas memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai standar mutu, ketepatan waktu, serta pengelolaan anggaran yang akuntabel.

Ada juga delapan kontrak yang telah diteken untuk pembangunan IKN tahap 2. Berikut daftarnya:

- 5 Paket Pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Perkantoran Legislatif yang terdiri atas 16 gedung dibangun pada persil seluas 41,81 Ha

- 2 Paket Pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Perkantoran Yudikatif yang terdiri atas 4 gedung, dibangun pada persil seluas persil 15,15 Ha

- 1 Paket Pekerjaan Pembangunan Bangunan Kantor Pendukung, yang terdiri atas: Pembangunan Kantor OIKN Tahap II sebanyak 3 gedung dengan lahan seluas 2,9 Ha, dan Kantor Polres IKN Tahap I sebanyak 3 gedung dengan lahan seluas 3,07 Ha

Kontrak pembangunan prasarana dan sarana perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif di IKN juga telah ditandatangani.

Kontak tersebut terdiri dari Paket Pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif, Paket Pembangunan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A, serta satu paket Manajemen Konstruksi Induk.

Lingkup pekerjaan meliputi pembangunan jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT), mekanikal elektrikal, jalur pedestrian dan pesepeda, jembatan pelengkung, box culvert, serta dinding penahan tanah.

Untuk Paket Pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif, nilai kontrak mencapai Rp 1,9 triliun, total panjang 6,418 kilometer, dan masa pelaksanaan pembangunan Oktober 2025 hingga Desember 2027.

Paket Pembangunan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A memiliki nilai kontrak sebesar Rp1,1 triliun, total panjang 5,399 kilometer dikerjakan mulai Oktober 2025 hingga November 2027.

Sementara itu, untuk dukungan manajemen pembangunan turut ditandatangani kontrak Manajemen Konstruksi Induk senilai Rp 8,5 miliar.

Kontrak tersebut mencakup perencanaan dan harmonisasi desain pembangunan, keterpaduan pelaksanaan, serta pengelolaan indikator kinerja untuk memastikan proyek berjalan efektif, efisien, terintegrasi dan sesuai prinsip keberlanjutan.