TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi XI DPR RI, Martin Manurung mendorong pemerintah untuk memberikan kebijakan tambahan khusus bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi korban bencana banjir dan longsor di Sumatera.
Kebijakan tersebut berupa penghapusan kredit bagi debitur yang masuk dalam kategori korban yang sangat parah.
Menurut Martin, kebijakan relaksasi berupa restrukturisasi KUR untuk perpanjangan tenor atau penjadwalan sangat baik.
Baca juga: Relaksasi KUR Korban Bencana, BRI Pastikan Tidak Memberatkan Nasabah
Namun pada kenyataannya dampak bencana terhadap masyarakat, khususnya para debitur tidak sama.
Bahkan, Martin menyebut, ada yang mengalami kehilangan sumber usaha mereka yang menjadi agunan saat pengajuan KUR, seperti usaha pertanian, di mana sawah dan ladangnya hilang tertimbun material longsor, toko dan perbengkelan yang habis terbawa banjir hingga kehilangan keluarga yang seharusnya membantu dalam menjalankan usahanya.
“Kita sangat mengapresiasi kebijakan yang sudah ada saat ini. Terima kasih kepada Pemerintah. Namun kita juga harus melihat yang lebih dalam bahwasanya ada banyak korban yang harus diberi kebijakan khusus itu,” ungkapnya.
Kebijakan khusus yang dimaksud, terang Martin, dapat berupa pemberian waktu yang lebih panjang sampai keadaan para korban benar-benar stabil, atau mungkin kebijakan penghapusan piutang untuk korban yang benar-benar kehilangan keluarga dan seluruh harta bendanya.
“Harus dibuat skema penyelesaian khusus untuk memisahkan debitur tersebut dari skema restrukturisasi biasa, agar tidak menjadi beban berkepanjangan dalam proses pemulihan keadaan. Kehadiran negara dalam bentuk kebijakan ini sangat membantu dalam pemulihan fisik maupun mental para korban,” pungkasnya.
Baca juga: Pemerintah Beri Relaksasi KUR Bagi Debitur Terdampak Banjir Bandang Sumatera hingga 3 Tahun
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi (Kapusdatin) Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, memberikan update informasi terkait jumlah korban jiwa dalam bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar), Kamis (18/12/2025).
Abdul Muhari menyebut, jumlah korban meninggal dunia bertambah. Kini totalnya menjadi 1.068 jiwa.
"Ada penambahan 9 jiwa, 3 di Aceh Utara, 2 di Aceh Timur, 1 di Tapanuli Selatan, 1 di Langkat, 1 di Agam, dan 1 di Padang Pariaman sehingga penambahan ini mengubah jumlah korban total meninggal dunia dari 1.059 jiwa kemarin, 17 Desember, hari ini menjadi 1.068 jiwa," ujarnya dalam konferensi pers secara daring, Kamis.
"Kemudian untuk korban hilang, per hari ini masih menyisakan 190 nama," sambung Abdul.
Sementara itu, jumlah pengungsi berkurang menjadi 537.185 orang.
"Untuk jumlah saudara-saudara kita yang masih bergantung di titik-titik dan tempat-tempat pengungsian itu berjumlah 537.185 jiwa," ungkapnya.
Lebih lanjut, Abdul Muhari menyatakan, sebanyak 27 kabupaten/kota masih menetapkan status tanggap darurat.
Rinciannya, 12 daerah di Aceh, 8 daerah di Sumut, dan 7 daerah di Sumbar.
