TRIBUNBENGKULU.COM - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu *Zulhairi* didampingi Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, *Tongam Renikson Silaban* menerima penghargaan sebagai Pemenang II dalam Penganugerahan Legislasi Daerah untuk kategori Kantor Wilayah Kementerian Hukum Golongan I Tahun 2025.

Anugerah Legislasi Daerah merupakan bentuk apresiasi atas kinerja dan prestasi dalam pembentukan peraturan daerah yang berkualitas serta tertib secara administrasi.

Penghargaan diberikan oleh Menteri Hukum melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan *Dhahana Putra* pada Forum Koordinasi Sinergitas Pelaksanaan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, bertempat di Hotel Bidakara Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, *Dhahana Putra*. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa hingga saat ini masih ditemukan sejumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang justru menjadi hambatan bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, khususnya akibat proses perizinan yang berbelit.

Maka diperlukan langkah reformasi regulasi melalui penataan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mewujudkan sistem hukum nasional yang lebih efektif dan mendukung pembangunan.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri *Imelda* dan Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, *Widyastuti* yang memaparkan Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah serta materi mengenai kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam meningkatkan kualitas produk hukum daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu *Zulhairi* menegaskan bahwa capaian yang diraih merupakan hasil dari sinergi dan kolaborasi yang solid antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dengan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam proses pengharmonisasian produk hukum daerah.

Harapannya kerja sama tersebut terus diperkuat guna mencegah terjadinya disharmonisasi regulasi serta menjamin pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas dan berkualitas.