Laporan Wartawan Tribun Papua, Yulianus Magai

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Dinas Kesehatan bersama TP-PKK Kota Jayapura resmi menutup sosialisasi "Perlindungan dan Pengembangan Keluarga Port Numbay Menuju Papua Emas 2041" yang berlangsung selama tiga hari (17-19 Desember 2025) di Hotel Horison, Abepura.

Ketua TP-PKK Kota Jayapura, Nerlince Wamuar Rollo, menegaskan kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk menyelamatkan manusia dan sumber daya alam Papua di tengah tantangan global.

Sebagai ibu kota provinsi yang multikultural, Jayapura dinilai membutuhkan kebijakan khusus agar masyarakat adat tidak kian tersisih dalam berbagai aspek kehidupan.

Selama pelaksanaan, kegiatan ini melibatkan sasaran yang komprehensif, mulai dari kalangan pemuda hingga aparatur negara (ASN, TNI, dan Polri) dari unsur masyarakat adat.

Baca juga: Sentuhan Kasih di Port Numbay: Kala 100 Gereja Mendapat Berkat Natal dari Pemkot Jayapura

Fokus utamanya adalah melakukan intervensi terhadap program pemerintah agar lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat akar rumput, khususnya dalam melindungi perempuan, anak, dan bayi sebagai aset masa depan.

Melalui penjaringan aspirasi di tingkat distrik dan kampung, program ini diharapkan mampu menjadi pemicu kemandirian bagi komunitas lokal secara berkelanjutan.

“Kita ingin menyelamatkan perempuan dan anak, termasuk bayi sebagai harapan masa depan Papua. Kita ingin melakukan intervensi terhadap program-program pemerintah agar benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua itu menilai masyarakat adat saat ini mulai tersisih dari berbagai aspek kehidupan.

Sehingga dibutuhkan upaya nyata untuk menyelamatkan tanah, sumber daya alam, serta manusia Papua itu sendiri.

Dari rangkaian kegiatan tersebut, peserta menghasilkan empat rekomendasi utama.

 Pertama, pembentukan tim percepatan pembangunan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan di Kota Jayapura.

Kedua, rencana pelaksanaan pertemuan akbar yang melibatkan Pemerintah Kota Jayapura bersama masyarakat adat. 

Ketiga, pembentukan tim yang akan menyusun aturan atau kesepakatan perlindungan masyarakat adat.

Keempat, gerakan masyarakat untuk perubahan melalui kegiatan penanaman pohon.

Baca juga: Dinkes dan TP-PKK Kota Jayapura: Selamatkan Perempuan, Selamatkan Papua

Sebagai implementasi langsung di lapangan, TP-PKK juga membagikan 200 bibit pohon kepada para kepala keluarga.

 Langkah ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar menjaga tanah adat dari praktik jual beli ilegal, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi dan fungsi ekologis hutan.

Nerlince menekankan, meskipun orang tua memfasilitasi jalan perubahan, keberhasilan transformasi ini berada di tangan generasi muda untuk menjaga martabat dan keberdayaan masyarakat adat secara jangka panjang.

“Kta semua sadar bahwa harus melakukan sesuatu untuk mempertahankan diri dan memberdayakan masyarakat adat secara berkelanjutan,” pungkasnya. (*)