SURYA.co.id, SURABAYA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan dukungan terhadap wacana gubernur dipilih DPRD atau parlemen.
Evaluasi terhadap sistem Pilkada dinilai penting diantaranya lantaran biaya politik Pilkada langsung yang semakin tinggi.
Baca juga: Tekankan Nilai-Nilai Gus Dur, Kader PKB Kediri Harus Dekat dengan Rakyat dan Menjaga Marwah Partai
Dukungan terhadap wacana ini mengemuka di sela pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PKB Jatim yang berlangsung di Surabaya, Jumat (19/12/2025).
Secara terang-terangan, Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar menyatakan dukungan.
Mulanya, Gus Halim mengatakan bahwq Muswil menjadi momentum untuk konsolidasi sekaligus menetapkan target Pemilu mendatang.
PKB sebagai partai pemenang di DPRD Jatim hasil Pemilu 2024, menargetkan bisa sukses kembali termasuk bisa memenangkan pemilihan gubernur Jatim.
“Para ketua partai di Jawa Timur hampir sepakat untuk gubernur dipilih DPRD,” ujar Gus Halim yang sejurus kemudian disambut riuh tepuk tangan kader PKB baik DPW maupun DPC hingga pengurus DPP yang hadir di lokasi.
Pembukaan Muswil ini dihadiri berbagai tokoh baik internal PKB maupun pimpinan parpol lain di tingkat Jawa Timur.
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin hadir secara langsung bersama jajaran DPP.
Lalu, sejumlah kiai dan ulama di Jawa Timur juga hadir.
Wakil Gubernur Jatim yang juga Ketua Demokrat Jawa Timur Emil Dardak juga hadir dalam pembukaan ini.
Saat sambutan ini, Gus Halim menggoda Emil Dardak bahwa turut setuju seandainya Gubernur mendatang dipilih oleh parlemen.
Sembari berseloroh, Gus Halim mengatakan mayoritas pimpinan parpol mengeluh sulitnya faktor komunikasi dengan gubernur.
“Oleh karena itu, kami mendukung usulan agar gubernur dipilih DPRD,” ungkap Gus Halim.
Wacana tentang gubernur dipilih DPRD berulang kali muncul di publik.
Sejumlah elit di tingkat pusat pun kerap melontarkan usulan ini.
Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa waktu lalu, juga sempat bicara tentang usulan parpol tentang revisi pemilihan ini.
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga menyatakan dukungan terhadap wacana gubernur dipilih oleh DPRD.
Cak Imin mengaku sudah pernah menyampaikan usulan ini kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dengan Pilkada langsung, Cak Imin menilai biaya politik menjadi semakin tinggi.
“Itu baru omong-omong, soal terbukti tidaknya tergantung revisi paket undang-undang politik,” ungkap Cak Imin.
Menurut Cak Imin, hampir semua parpol menyadari Pilkada langsung tidak produktif.
“Itu perlu kita evaluasi,” ungkap Cak Imin yang juga Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM).
