SURYA.CO.ID - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tri Rismaharini, tidak habis pikir dengan kepala daerah yang nekat melakukan praktik korupsi.
Padahal menurut Mantan Menteri Sosial ini, kepala daerah dipilih karena dipercaya masyarakat untuk menjalankan amanat yang besar.
Risma lalu membandingkan pengalamannya ketika dirinya memimpin Kota Surabaya selama 10 tahun.
"Saya pernah jadi wali kota gitu. Apa yang kita cari ya? Sebetulnya di dalam hidup itu apa yang kita cari? Kita enggak tahu besok mati, nanti sore mati. Lusa mati. Apa yang mau kita cari," kata Risma saat di Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025) dikutip SURYA dari Tribunnews.com.
Keterangan Risma tersebut berawal dari pertanyaan awak media soal reaksinya terhadap kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang.
Bupati Ade Kuswara Kunang merupakan politisi PDIP.
Baca juga: Pungli Berjamaah di Kemnaker, Pengusaha Ngaku Setor Rp30 Juta Per Bulan Demi Izin Tenaga Kerja Asing
Bagi Risma, seorang pemimpin memikul beban moral yang sangat berat karena nasib ribuan rakyat digantungkan pada setiap kebijakan yang diambil.
"Saat seseorang itu memilih kita, artinya mereka bergantung kehidupannya kepada kita. Mereka yang punya anak. Dia pengen, ya anakku bisa sekolah, setinggi mungkin. Mereka yang belum kerja. Dia pengen, oh saya pengen dapat pekerjaan. Kalau aku memilih kamu. Artinya sebagian hidup mereka itu digantungkan kepada kita," ujarnya.
Risma pun memberikan pesan menukik agar seluruh kepala daerah senantiasa waspada terhadap godaan jabatan.
"Jadi saya berharap mari kita semua bisa menjaga, apa namanya, menjaga amanah itu. Karena itulah yang paling berat," ungkap Risma.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam operasi senyap di Bekasi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebutkan uang tersebut diduga kuat menjadi bagian dari praktik suap pengerjaan proyek.
"Tim mengamankan dan menyita barang bukti dalam bentuk uang tunai dalam jumlah ratusan juta. Nanti detailnya kami akan sampaikan," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK.
Tak hanya mengamankan sang bupati, KPK juga membawa tujuh orang lainnya, termasuk ayah kandung Ade Kuswara, yakni HM Kunang.
"Benar, salah satunya (Bupati Kabupaten Bekasi). Jadi di antara 7 orang yang diamankan, salah satunya ayah dari bupati juga diamankan," jelas Budi.
KPK kini tengah mendalami apakah kasus ini murni terkait suap proyek atau ada dugaan pemerasan oleh oknum penegak hukum.
"Ini masih terus didalami, di antaranya terkait dengan proyek-proyek di Bekasi. Apakah ini hanya satu klaster atau dua klaster tindak pidana korupsi, itu juga masih didalami oleh tim," ujar Budi menutup keterangannya.
Guna mengumpulkan bukti-bukti pendukung, tim KPK bergerak melakukan penyegelan di beberapa titik penting di wilayah Bekasi.
Area yang kini dipasangi garis pembatas tersebut meliputi ruang kerja Bupati Bekasi hingga Kantor Dinas Budaya, Pemuda, dan Olahraga (Disbudpora).
Hingga saat ini, Ade Kuswara bersama sejumlah orang yang ditangkap masih menjalani proses pemeriksaan intensif dengan status sebagai terperiksa.
Sesuai aturan, lembaga antirasuah ini memiliki batas waktu 1x24 jam untuk menetapkan status hukum mereka.
Kepastian mengenai status tersebut nantinya akan diumumkan secara resmi melalui konferensi pers dalam waktu dekat.
