TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR – Pemerintah menegaskan percepatan pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal dan daerah tertentu tidak bisa ditunda. Meski ekonomi nasional tumbuh, ketimpangan pembangunan masih nyata dirasakan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Implementasi Program Prioritas dan Pengentasan Kemiskinan yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (19/12/2025). Rapat dihadiri perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) Abdul Haris, menegaskan berbagai persoalan mendasar masih membelit daerah tertinggal, mulai dari stunting, anak putus sekolah, minimnya fasilitas kesehatan, hingga sulitnya akses modal usaha.
“Kondisi ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut. Kita tidak bisa berbicara Indonesia Emas 2045 jika masih ada saudara kita yang kesulitan mendapat makanan bergizi, akses pendidikan, dan layanan kesehatan dasar,” kata Abdul Haris kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).
Dia menekankan, percepatan pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah pusat, tetapi membutuhkan komitmen dan kolaborasi kuat dengan pemerintah daerah agar kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat di lapangan.
Sebagai langkah konkret, pemerintah mendorong percepatan implementasi lima Program Prioritas Presiden, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Sekolah Rakyat, Program Koperasi Merah Putih, Program Cek Kesehatan Gratis, serta Program Pembangunan 3 Juta Rumah.
“Kelima program ini bukan sekadar janji, tetapi komitmen nyata untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan dan ketimpangan yang selama ini membebani masyarakat di daerah tertinggal dan daerah tertentu,” kata Abdul.
Rapat koordinasi juga menjadi ajang sinkronisasi lintas kementerian dan lembaga. Badan Gizi Nasional memaparkan kesiapan pelaksanaan MBG, Kementerian Sosial menjelaskan Program Sekolah Rakyat dan Cek Kesehatan Gratis, sementara Kementerian Koperasi memaparkan penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Merah Putih.
Kementerian Desa dan PDT menyoroti strategi pembangunan terintegrasi, Kementerian PUPR menekankan pentingnya infrastruktur sebagai fondasi pembangunan termasuk Program 3 Juta Rumah, BNPB mengingatkan kesiapsiagaan bencana di wilayah rawan, dan Kemendagri memaparkan regulasi pendukung Program Prioritas Presiden.
Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan percepatan implementasi program melalui sinkronisasi anggaran dan perencanaan pusat-daerah, penguatan koordinasi lintas sektor, serta monitoring dan evaluasi berkala agar program tepat sasaran.
Pemerintah optimistis, dengan koordinasi yang solid, target penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah tertinggal dalam RPJMN 2025–2029 dapat tercapai, sekaligus memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
