SRIPOKU.COM - Jaksa Tri Taruna Fariadi buron setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel).
KPK berencana menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) jika upaya pencarian belum membuahkan hasil serta berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi dan keluarga TAR untuk menemukannya.
Sebelumnya KPK mengungkap Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Tri Taruna Fariadi (TAR), melarikan diri saat operasi tangkap tangan (OTT) sehingga belum ditahan hingga kini.
Tri Taruna Fariadi merupakan salah satu dari tiga tersangka kasus dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum di Kejari Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2025–2026.
Hingga pasca-OTT, ia tidak memenuhi permintaan KPK untuk bersikap kooperatif dan menyerahkan diri.
TAR diduga menerima uang hingga Rp1,07 miliar saat tidak bertindak sebagai perantara Albertinus.
Lalu siapa sebenarnya Tri Taruna Fariadi ?
Melalui penelusuran Sripoku.com, informasi mengenai Tri Taruna Fariadi masih sangat minim.
Data yang terhimpunan hanya sekadar nama, jabatan dan instansi.
Nama Tri Taruna Fariadi dikenal karena kasus yang tengah menjeratnya saat ini.
Profil
Nama: Tri Taruna Fariadi (TAR)
Jabatan: Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun)
Instansi: Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (Kalsel)
Status saat ini: Dalam pencarian/masih buron setelah melarikan diri saat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 18 Desember 2025, dan belum menyerahkan diri kepada penyidik meskipun diminta kooperatif.
Baca juga: Jaksa Kabur saat OTT di Kalsel, KPK Minta Tri Taruna Fariadi Serahkan Diri, Punya Rekening Gendut
KPK menduga Tri Taruna Fariadi menerima sejumlah uang dalam konteks dugaan tindak pidana korupsi dan pemerasan yang terjadi di Kejari Hulu Sungai Utara dalam proses penegakan hukum tahun anggaran 2025–2026.
Adapun total dugaan penerimaan: ± Rp1,07 miliar dari pihak-pihak tertentu, yang diterima di luar perannya sebagai perantara Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara, dengan rincian:
18 Desember 2025: KPK melakukan OTT di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, yang melibatkan beberapa jaksa dan pihak lain dalam dugaan pemerasan.
19 Desember 2025: Enam orang diamankan, termasuk Kajari dan Kepala Seksi Intelijen (Asis Budianto). Uang bukti ratusan juta rupiah disita.
20 Desember 2025: KPK mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka, yakni:
Albertinus Parlinggoman Napitupulu (Kajari HSU), Asis Budianto (Kasi Intelijen), Tri Taruna Fariadi (Kasi Datun).
Status hukum saat ini: Albertinus dan Asis sudah ditahan, sedangkan Tri Taruna Fariadi masih dalam status buronan.
Dalam konstruksi perkaranya, KPK mengungkapkan bahwa para tersangka diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di HSU, meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), hingga RSUD.
Modus yang digunakan adalah menakut-nakuti para pejabat dinas dengan ancaman akan menindaklanjuti Laporan Pengaduan (Lapdu) dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang masuk ke Kejari HSU jika tidak memberikan sejumlah uang.
Kajari HSU, Albertinus (APN), diduga menerima aliran uang sekurang-kurangnya Rp804 juta dalam kurun waktu November hingga Desember 2025.
Uang tersebut diterima melalui perantara Asis dan Tri Taruna.
Rinciannya, melalui Tri Taruna, Albertinus menerima uang dari Kepala Dinas Pendidikan HSU sebesar Rp270 juta dan Direktur RSUD HSU sebesar Rp235 juta.
Sementara melalui Asis, Albertinus menerima Rp149,3 juta dari Kepala Dinas Kesehatan HSU.
"Permintaan tersebut disertai ancaman. Modusnya agar laporan pengaduan dari LSM yang masuk ke Kejari HSU terkait dinas-dinas tersebut tidak ditindaklanjuti proses hukumnya," jelas Asep.
Selain menjadi perantara bagi atasannya, Tri Taruna sendiri diduga memiliki rekening gendut dari hasil pemerasan.
KPK menemukan bukti bahwa TAR diduga menerima aliran uang mencapai Rp1,07 miliar, yang berasal dari mantan Kepala Dinas Pendidikan HSU pada tahun 2022 sebesar Rp930 juta dan dari rekanan pada tahun 2024 sebesar Rp140 juta.
Sementara itu, Albertinus dan Asis telah resmi ditahan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama, terhitung mulai 19 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026.
Dalam OTT tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp318 juta dari kediaman Kajari HSU.
"Melalui penindakan ini, KPK berharap dapat memberikan efek jera agar modus korupsi penegak hukum yang memeras tidak kembali terulang, sekaligus memberi kepercayaan publik bahwa negara tidak toleran terhadap praktik korupsi," ujar Asep.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf f UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP.
