TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menekankan jajran pemerintahan se-Tanah Papua akan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan.
Pesan ini meneruskan perintah Presiden Prabowo Subianto soal pentingnya pemerintah melakukan trasformasi secara menyeluruh, demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
Seluruh jajaran pemerintah se-Tanah Pemda diminta melakukan perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, hingga penguatan konektivitas antardaerah agar tidak ada wilayah yang tertinggal.
“Jadi ketika kita masuk ke 2045 itu tidak ada daerah yang ketinggalan. Masyarakat semua itu sudah harus bisa, karena itu tujuan bernegara,” ujar Ribka dalam rilis pers diterima Tribun-Papua.com, Sabtu (20/12/2025).
Baca juga: Prabowo Dianggap Siapkan Bencana Ekologis untuk Rakyat Papua, Rimba Terakhir Terancam Sawit
Ribka yang juga anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, mengingatkan agar kondisi dan tantangan yang dihadapi daerah tidak justru menghambat upaya transformasi tersebut.
Di lain pihak, Ribka juga meminta daerah tetap bekerja demi kepentingan publik.
Dengan adanya penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD), imbuh Ribka, daerah perlu memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar Pemda di Tanah Papua dapat memastikan efektivitas tata kelola pemerintahan sehingga tidak terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
“Jangan sampai ada pemerintahan yang SiLPA-nya besar, ya kan. Kalau SiLPA-nya besar itu artinya bahwa, yang pertama pemerintahan itu tidak berkinerja. Kan asas dan dasar daripada transfer TKD daerah ini kan kinerja,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Ribka mengaku mendapat tugas khusus dari Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua untuk membina sekaligus mengawasi tata kelola Otsus Papua.
Baca juga: KPK Ungkap Tiga Celah Kebocoran Dana Otsus Papua: Rp200 Triliun Dikucurkan Sejak 2002
Pasalnya, terang dia, tata kelola yang optimal dinilai mampu mengatasi sejumlah persoalan di Papua, seperti kesejahteraan masyarakat, isu kesehatan, hingga angka kemiskinan yang masih tinggi.
Oleh karena itu, penting bagi Pemda di Papua untuk menyisir kembali program kerja melalui optimalisasi penggunaan anggaran Otsus Papua.
“Kita akan bedah APBD-nya, kita akan lihat tata kelolanya, kita akan lihat impact-nya sudah sampai di mana. Kita akan melakukan evaluasi,” kata Ribka. (*)
