Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Belakangan ini sejumlah akun media sosial khususnya pada platform TikTok marak beredar postingan-postingan yang mengandung ujaran kebencian dan menyudutkan Aceh.

Lebih parahnya, beberapa postingan juga ada yang menghujat dan menghina masyarakat Aceh yang saat ini sedang tertimpa musibah bencana banjir dan tanah longsor. 

Menyikapi hal itu, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk Muharuddin, mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengambil langkah tegas.

"Kami sangat menyayangkan ini bisa terjadi. Seharusnya kita semua seluruh masyarakat Indonesia berempati dan saling bahu-membahu membantu para korban yang sedang dilanda musibah. Bukan menambah derita para korban dengan melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Di mana hati nurani kita?,” kata Tgk Muharuddin, kepada Serambinews.com, Minggu (21/12/2025). 

Baca juga: Rakit Darurat Ditumpangi Wagub Aceh Dek Fadh Terbalik saat Seberangi Sungai di Pame Aceh Tengah

Politisi Partai Aceh itu mengungkap, beberapa postingan dan komentar yang diketahuinya itu beredar di medsos sangat bernada provokatif, serta bisa mempengaruhi psikologis masyarakat Aceh, khususnya para korban bencana yang hari ini jutaan orang masih berada di pengungsian.

"Ada yang berkomentar 'Ooo banjirnya di Aceh ya? kirain di Indonesia'. Ada juga yang berkomentar 'Ngapain minta bantu Presiden Indonesia? Kan Negara Aceh Ada Presiden Sendiri',” ujarnya. 

“Belum lagi postingan dan komentar-komentar lain yang sangat parah seperti menuding masyarakat Aceh pencuri karena ada isu hilangnya bantuan 80 ton, serta tudingan korban bencana di Aceh tidak tahu berterima kasih atas bantuan yang diberikan pemerintah pusat dan hanya membangga-banggakan bantuan internasional. Ini semuanya hoax yang menyudutkan Aceh," jelasnya.

Tak hanya itu, ia juga menangkap banyak komentar-komentar dengan nada sinis yang meminta Aceh untuk segera pisah dengan Indonesia karena dinilai telah memalukan Indonesia akibat mengemis bantuan asing. 

Persoalan ini, kata Tgk Muharuddin, tidak bisa dianggap sepele dan terus-terusan dibiarkan. Hal ini berpotensi "mematik api" dan bisa membuat kemarahan masyarakat Aceh meledak, sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.

"Bisa saja karena perang di medsos ini dibiarkan, akan menimbulkan gejolak sosial lainnya. Apalagi saat ini masyarakat Aceh menilai pemerintah pusat setengah hati menangani korban bencana Aceh. Ini terlihat sampai sekarang sudah tiga minggu lebih bencana terjadi, masih ada daerah terisolir dan banyak korban yang minim bantuan," ungkapnya. 

Untuk itu, Tgk Muharuddin mendesak Komdigi RI untuk mengambil langkah tegas dengan memblokir akun-akun yang menebar postingan dan komentar mengandung ujaran kebencian, khususnya terkait SARA (Suku, Ras, dan Agama). 

Di sisi lain, mantan Ketua DPRA tersebut juga meminta Diskominsa Aceh untuk bersurat secara resmi ke Komdigi terkait permasalah tersebut. 

"Perlu diketahui bahwa jasa-jasa Aceh terdahulu kepada masyarakat Indonesia sangat besar, di mana Aceh yang merupakan sebuah negara berdaulat dengan ikhlas membantu Indonesia merdeka, serta menyumbangkan emas dan pesawat, begitu juga peran Radio Rimba Raya yang menyuarakan Indonesia masih ada, sumbangan minyak dan gas Aceh untuk pembangunan Indonesia, serta masih banyak lainnya. Apa belum cukup perjuangan dan pengorbanan masyarakat Aceh?," pungkasnya.(*)