TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Timur membeberkan progres pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah pusat di Benua Etam.

Mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sektor pendidikan, ketahanan pangan, hingga kesiapan Kalimantan Timur sebagai pilar energi nasional.

Kepala Kanwil DJPb Kaltim, Edih Mulyadi, menjelaskan bahwa pemantauan terhadap program-program strategis tersebut dilakukan secara mendalam sepanjang tahun 2025 untuk memastikan efektivitas pelaksanaan serta kesiapan daerah dalam mendukung agenda nasional.

Diawali dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Edih menyebut progresnya menunjukkan perkembangan signifikan.

Baca juga: Kanwil DJPb Kaltim Sebut Dana Desa Baru Terserap 70,23 Persen dan Belum Sepenuhnya Cair

Hingga saat ini, telah terbentuk 129 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di sembilan kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

Program ini didukung oleh 4.260 petugas serta melibatkan 251 supplier lokal.

Pemerintah pusat juga telah mengidentifikasi 27 titik lahan aset negara atau Barang Milik Negara (BMN) yang potensial untuk pengembangan SPPG ke depan di sejumlah daerah di Kalimantan Timur.

“Kecuali Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang belum terbentuk SPPG sehingga program MBG belum berjalan disana. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung program MBG menjadi kendala, karena wilayah tersebut sulit dijangkau dan masih mengandalkan jalur sungai sebagai transportasi utama, sehingga dibutuhkan biaya tinggi,” jelasnya, Senin (22/12/2025).

Baca juga: Kanwil DJPb Kaltim Perkuat Pemahaman Literasi Fiskal ke Mahasiswa Unmul Samarinda

Selain sektor gizi, DJPb Kaltim juga memantau program strategis di bidang pendidikan.

Sejumlah proyek Sekolah Rakyat (SR) di Samarinda, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara (PPU), dan Berau tengah dikebut dengan dukungan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp69,2 miliar.

Sementara itu, SMA Negeri 10 Samarinda resmi bertransformasi menjadi SMA Unggul Garuda.

Sebagai bagian dari langkah strategis, lokasi sekolah tersebut akan dipindahkan ke Jalan HAMM Rifadin, Samarinda Seberang, guna mengoptimalkan aset Education Center sebagai sarana dan prasarana pendidikan unggulan.

Baca juga: Tingkatkan Nasionalisme, Kanwil DJPb Kaltim Gelar Dialog Lahirnya Kerajaan Tertua di Indonesia

“Pemerintah pusat juga melakukan revitalisasi madrasah yang terus berjalan dengan anggaran mencapai Rp19,83 miliar, di mana Kabupaten Berau menjadi penerima manfaat terbanyak,” sebut Edih.

Program hunian layak dan digitalisasi ekonomi desa juga menjadi fokus pemerintah pusat di Kalimantan Timur.

Hingga November 2025, program rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menyalurkan dana sebesar Rp269,53 miliar untuk 2.075 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Di sisi lain, Kalimantan Timur mencatatkan adopsi digital pada 1.037 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dengan 1.033 unit di antaranya telah terintegrasi secara digital melalui akun Simkopdes.

Baca juga: Terbaik dalam Penyerapan dan Transparansi Anggaran, Polres PPU Raih Penghargaan dari DJPb Kaltim

Pada sektor ketahanan pangan, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp340,52 miliar melalui lima kementerian dan lembaga, yakni Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Barantin, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian PUPR.

Hingga akhir November 2025, penyerapan anggaran telah mencapai Rp205,65 miliar untuk memperkuat lumbung pangan di Kalimantan Timur.

Terakhir, Edih menegaskan Kalimantan Timur terus didorong untuk mengukuhkan posisinya sebagai lumbung energi nasional.

Saat ini, produksi minyak tercatat mencapai 9.044 barel per hari dan gas sebesar 28,784 juta MMCF, dengan percepatan produksi yang terus dipantau langsung oleh Menteri ESDM.

Baca juga: Korem 091/ASN Raih Penghargaan Satker Terbaik Pertama Dari Kanwil DJPB Kaltim

Meski demikian, hilirisasi batu bara masih menjadi tantangan besar yang perlu terus didorong agar memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih optimal bagi daerah.

“Kabar gembiranya kan kilang Pertamina Balikpapan kini menjadi basis produksi biodiesel nasional. Setelah sukses dengan pencampuran B-40, Kaltim dijadwalkan mulai memproduksi B-50 pada Januari 2026 mendatang,” tandasnya.

“Jadi monitoring program pemerintah pusat yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Kaltim ini akan segera juga kami laporkan untuk bahas evaluasi serta perhatian stakeholder terkait,” tandasnya. (*)