TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat, Senin (22/12/2025) di saat DPR sedang reses.
Kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI dilakukan untuk mendapatkan masukan berupa data faktual mengenai kondisi Kabupaten Padang Pariaman, dampak bencana terhadap infrastruktur dan aktivitas ekonomi daerah, khususnya bidang perindustrian, kepariwisataan, UMKM, ekonomi kreatif, dan sarana publikasi publik di daerah.
Selain itu, Komisi VII DPR RI menyalurkan bantuan senilai Rp500 juta kepada pelaku UMKM korban bencana di Kabupaten Padang Pariaman.
Bantuan diserahkan kepada pelaku UMKM korban bencana melalui Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis.
“Komisi VII DPR RI menyumbang Rp500 juta ke pelaku UMKM Kabupaten Pariaman. Sekaligus mendorong agar alokasi KUR di daerah terdampak bencana diberi dua kali lipat dari alokasi sebelumnya agar ekonomi lebih cepat pulih,” ujar anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu dalam keterangannya.
Dalam kunjungan kerja reses itu, dilakukan pertemuan dengan Bupati Padang Pariaman dan jajaran, Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Pariwisata RI, Kementerian Ekonomi Kreatif RI, Kementerian UMKM RI, Badan Standardisasi Nasional (BSN), LPP TVRI Sumatera Barat, LPP RRI Sumatera Barat, LKBN ANTARA Sumatera Barat, Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman dan para pelaku usaha UMKM.
Hadir dalam kunjungan itu, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay, Wakil Ketua Komisi VII Evita Nursanty dan Chusnunia Chalim, serta para anggota Komisi VII DPR RI, yakni Bane Raja Manalu, Mujakkir Zuhri, Rahmawati, Jamal Mirdad, Achmad Daeng Sere, Arjuna Sakir, Kaisar Abu Hanifah, dan Iman Adinugraha.
Dari kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ini diharapkan ada percepatan pemulihan dari dampak bencana dan keberlanjutan pengembangan sektor-sektor pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, serta perindustrian skala kecil dan menengah yang berbasis pada potensi lokal.
Dalam beberapa waktu terakhir, Kabupaten Padang Pariaman menghadapi kejadian bencana hidrometeorologi yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah.
Kondisi ini menimbulkan gangguan terhadap infrastruktur dasar, kawasan usaha, destinasi pariwisata, serta aktivitas produksi dan distribusi UMKM.
“Ini saatnya Kementerian UMKM bersama bank Himbara bahu membahu membangkitkan ekonomi kabupaten-kota terdampak bencana dengan membantu pelaku UMKM,” ujar Bane, yang merupakan politisi PDI Perjuangan tersebut.
